Jakarta - Fahri Hamzah menyarankan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjual kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia tumbuh dan besar sebagai politikus PKS, namun belakangan PKS memecatnya. Fahri tidak terima. Ia memperkarakan kasus tersebut ke polisi. Bahkan Fahri mendirikan parpol tandingan, Partai Gelora.
Fahri menyampaikan sarannya itu di akun Twitter, Selasa, 12 November 2019. Ia mengunggah berita tentang kursi wakil gubernur DKI setelah ditinggal Sandiaga Uno, hingga kini belum juga ada penggantinya.
"Jual aja untuk bayar utang," tulis Fahri dengan emoticon tertawa sampai tiga kali.
Status Twitter Fahri Hamzah, Selasa, 12 November 2019. (Foto: Twitter Fahri Hamzah)
Sebelumnya, Fahri Hamzah menuntut PKS membayar ganti rugi atas putusan Mahkamah Agung sebesar Rp 30 miliar kepada dirinya.
"Teman-teman di PKS enggak mau ngomong, ya sudahlah kita pakai instrumen hukum aja. Jadi tagihan yang harus dipenuhi," kata Fahri di Jakarta, Sabtu, 9 November 2019.
Ia mengatakan tidak akan menikmati uang ganti rugi tersebut. Nantinya uang akan disumbangkan untuk masyarakat miskin, anak-anak telantar, pesantren, dan pendidikan.
Putusan pengadilan, kata Fahri, tetap menyatakan ia adalah kader PKS. Ia mengatakan jika PKS tak menerima hal tersebut, setidaknya PKS menunaikan janji membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.
Ia mengatakan tim kuasa hukumnya sudah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita paksa aset PKS.
Fahri mengatakan penyitaan paksa tidak perlu terjadi kalau PKS secara sukarela membayar ganti rugi tersebut.
"Kan sebenarnya memalukan itu sampai pengadilan melakukan upaya sita. Seharusnya ya sudah bayar saja, kan duit banyak kan," kata Fahri.
Konflik Fahri Hamzah dan PKS berawal ketika PKS secara resmi memecat Fahri Hamzah. Fahri tidak terima, kemudian pada Kamis, 8 Maret 2018 Fahri melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Tarik Ulur Cawagub DKI
Sementara itu tarik ulur tentang siapa pengganti Sandiaga Uno di kursi wakil gubernur DKI Jakarta terjadi antara PKS dan Partai Gerindra. Pada awalnya Gerindra menjanjikan kursi tersebut untuk diisi kader PKS.
Namun pada Kamis, 7 November 2019, Gerindra mengajukan empat nama untuk mengisi kursi tersebut. Keempatnya adalah kader Gerindra. Yaitu Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Yuliantoro, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ariza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, mengatakan empat nama tersebut berdasarkan hasil rapat internal anggota Partai Gerindra. Karena pihaknya menilai pembahasan cawagub DKI mandek meski sudah ada dua nama yang diajukan PKS.
PKS hingga saat ini tetap mempertahankan dua nama politikus PKS untuk mengisi kursi wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Sebelumnya, Sandiaga Uno mengundurkan diri dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 18 September 2018 setelah mantap maju di pemilihan presiden 2019 menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sandiaga menjalankan tanggung jawab sebagai wakil Anies Baswedan hanya 11 bulan.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 11 November 2019, mengatakan ingin wakilnya sevisi dengannya.
"Kalau menurut saya, nomor satu, dia ikut visi gubernur. Karena yang menjadi calon wakil itu sekarang tidak ada satupun yang pernah ikut kampanye,” kata Anies seperti diberitakan Antara.
Sambil tersenyum, Anies mengatakan rekan kerjanya nanti harus dapat bekerja sama dalam segala situasi mengatasi masalah yang ada di Jakarta tanpa membawa misi lain di luar program kerja yang diusungnya dalam kampanye Pilkada 2017.
"Kalau bawa agenda sendiri, ada deal-deal sendiri, kita tidak tahu tuh nanti seperti apa. Jadi ikut pada apa yang sudah menjadi janji gubernur,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Selebihnya, Anies menyerahkan kepada Gerindra dan PKS untuk memutuskan siapa yang akan menjadi wakilnya. []
Baca juga:
