Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah manyampaikan pesan ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, perlu rasanya ia mengkritisi surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang di Tanah Air.
Menurut Fahri, semua yang berdiri di samping dan belakang Mahfud Md tatkala mengumumkan pelarangan aktivitas FPI pada 30 Desember 2020 kemarin adalah para doktor dan guru besar, yang semestinya melahirkan keputusan tepat karena digagas oleh orang-orang pintar.
Percayalah pak prof, ilmu lah yang punya masa depan, kekuasaan tidak pernah bisa bertahan. Seharusnya dialog adalah jalan kita.
"Tapi, sayang sekali, kalimat bapak di depan para jurnalis adalah 'demikianlah keputusan pemerintah, silakan disiarkan, dan tidak ada tanya jawab'. Sayang sekali, orang-orang pintar itu tidak membuka ruang diskusi. Seolah kami semua sebagai rakyat pasti mengerti," cuit @fahrihamzah, dilihat Tagar, Kamis, 31 Desember 2020.
Baca juga: FPI Dibubarkan, Hendropriyono: Tidak Ada Lagi Beribadah Digerebek
Enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga kompak membubarkan dan menghentikan aktivitas FPI per 30 Desember 2020. (foto: Tagar/Kompas Tv).
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyayangkan gesture orang-orang pintar yang menampakkan wajahnya di layar kaca, justru tidak gemar membuka pintu dialog. Menurutnya, hal itu menandakan kekuasaan sudah dianggap lebih penting ketimbang ilmu pengetahuan.
"Percayalah pak prof, ilmu lah yang punya masa depan, kekuasaan tidak pernah bisa bertahan. Seharusnya dialog adalah jalan kita," kata Fahri Hamzah.
Dia melanjutkan, dalam hal ini ia melihat Menkopolhukam Mahfud sudah lupa bahwa salah satu sebab mengambil dialog keterbukaan dan demokrasi sebagai jalan adalah, karena masyarakat sering melihat kekuasaan selalu menyimpang dari yang diniatkan.
"Ini pengalaman bangsa kita, pengalaman agama dan juga pengalaman umat manusia. Apakah bapak belum paham?" ujarnya.
Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun meminta Mahfud Md mengajari anak bangsa mengenai pentingnya ilmu pengetahuan, agar kerukunan hadir dari ketenangan jiwa para pemimpin yang arif dan bijaksana.
"Jangan biarkan suasana jiwa yang gusar penuh dendam menyebar. Jangan!" ujarnya.
Baca juga: Hendropriyono ke Eks Anggota FPI: Menghasut Dikenakan UU Terorisme!
"Banyak yang ingin saya sampaikan prof @mohmahfudmd sebagai kawan lama. Bapak pasti lebih mengerti sehingga jika memang suasana ini memang diniatkan, silakan diteruskan. Kami menyaksikan semua dengan doa semoga Allah SWT menjaga bangsa dan agama dari sengketa. Salam, FH," kata Fahri Hamzah.
Diketahui, Menkopolhukam Mahfud Md mengumumkan soal status Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 21 Juni 2019, secara de jure telah bubar.
Mahfud Md pun menegaskan, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Keputusan pembubaran ini juga sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang ormas.
Adapun perwakilan pemerintah selain Menkopolhukam Mahfud Md di antaranya, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala PPATK Dian Ediana Rae. []
