Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meyakini Presiden terpilih Joko Widodo akan menerima konsep dan gagasan yang ditawarkan Gerindra, salah satunya terkait kedaulatan pangan, energi dan ekonomi.
"Saya kira sudah secara lisan disampaikan (konsep) kedaulatan pangan, energi, ekonomi, nasionalisme ketahanan BUMN dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019, dikutip dari Antara.
Fadli mengatakan, gagasan itu merupakan bagian vital dari sebuah negara yang tidak bisa dikompromikan. Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan maju, serta tidak tergantung kepada negara lain.
Bagaimana negara kita bisa bangkit, kami punya pemikiran untuk mewujudkan itu.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menawarkan konsep dan gagasan saat pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
"Saya kira kita belum pada tahap yang final. Jadi pada akhirnya saya kira kalau di Gerindra sudah putuskan kita menyerahkan kepada Prabowo untuk mengambil sikap," ujarnya.
Namun, menurut Fadli, konsep dan gagasan yang ditawarkan belum bisa menjadi jaminan Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Keputusan finalnya ada di tangan Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, terkait posisi Gerindra apakah bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin keputusan akhir tetap di tangan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra.
Menurut dia, hal utama bukan pada apakah Partai Gerindra bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Ada hal yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.
"Bagaimana negara kita bisa bangkit, kami punya pemikiran untuk mewujudkan itu. Kalau bergabung dengan pemerintah, kami tawarkan itu sebagai solusi karena pemikiran kami tersebut bisa menyelesaikan sebagian dari masalah yang ada," katanya.
Internal Partai Gerindra, kata Fadli, sudah menyerahkan sepenuhnya arah kebijakan politik partai kepada Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina.
"Prabowo memiliki pertimbangan yang matang untuk kepentingan negara, apakah bergabung dalam pemerintahan atau menjadi oposisi," ucapnya. []
Baca juga:
- Pengamat: Rugi Besar Jika Gerindra Masuk Kabinet Jokowi
- Gerindra Sindir Sumber Dana Pindah Ibu Kota Rp 446 Triliun
