Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyayangkan adanya putri dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yakni Indira Chunda Thita Syahrul yang menjadi pejabat di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ferdinand mengatakan, penempatan Thita sebagai Komisaris di PT Petrokimia Gresik terkesan dipaksakan, mengingat Yasin Limpo saat ini menjabat sebagai menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kementerian BUMN dan siapapun tidak mendorong-dorong atau menempatkan keluarga, sanak family, saudara menjadi pejabat di BUMN. Karena BUMN ini bukan tempat penampungan
"Ini juga sebuah peristiwa yang sangat kita sesalkan terjadi, bahwa hasrat-hasrat politik dan jabatan seperti ini tentu akan mencoreng pemerintahan Pak Jokowi secara keseluruhan. BUMN ini bukan tempat penampungan anak pejabat," katanya dihubungi Tagar, Sabtu, 5 September 2020.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengaku tidak mengetahui latarbelakang Thita, sehingga ditempatkan di perusahaan BUMN yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian.
"Saya tidak tahu latarbelakang dari Thita, Putri dari Syahrul Yasin Limpo (Mentan) ini apa. Apakah dia menguasai bidang yang dia duduki sekarang sebagai komisaris atau tidak saya begitu tidak paham. Tetapi yang saya lihat keditakpatutan disini adalah bahwa dia ditempatkan disebuah BUMN yang terkait dan berkaitan dengan pertanian," ujarnya.
Dia berpandangan, kekuasaan Yasin Limpo sebagai menteri diyakini menjadi faktor penetapan Thita sebagai komisaris. Sementara, politisi NasDem itu belum pernah teruji dalam bidang perpupukan.
"Artinya apa? Menurut saya, dia duduk disitu kemungkinan besar karena adanya unsur kekuasaan dari bapaknya sendiri sebagai Menteri Pertanian (Yasin Limpo) yang terhubung langsung dengan pupuk. Jadi, kita sangat menyayangkan sebetulnya disini. Apa yang membuat dia layak disitu sebagai komisaris, kita belum tahu," kata dia.
Lantas, dia meminta Yasin Limpo untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya saat ini demi menempatkan keluarganya menjadi pejabat di BUMN. Hal itu menurutnya dapat merusak citra pemerintahan Presiden Jokowi.
"Tetapi ini menurut saya betul-betul agak kasar dan norak. Dan justru mencoreng wajah pemerintahan Pak Jokowi secara umum," ucapnya.
Ferdinand mengimbau, sebagai menteri seharusnya Yasin Limpo dapat berpikir lebih bijak lagi, tanpa harus mendorong keluarganya masuk ke BUMN.
"Menteri-menteri seperti ini seharusnya bisa lebih bijak, tidak mendorong-dorong anaknya menjadi komisaris atau pejabat di BUMN. Tidak menggunakan kekuasaan untuk mendudukkan kolega, keluarga, anak, dan saudara menjadi pejabat di lingkungan BUMN, karena ini menjadi sangat tidak patut dilihat oleh publik," ujar dia.
Ia menambahkan, perusahaan BUMN seyogyanya bukan tempat untuk penampungan pihak-pihak tertentu. Pasalnya, kata dia, masih banyak orang-orang profesional yang mampu menduduki jabatan tersebut.
"Karena masih banyak profesionalis yang layak duduk untuk membangun dan membesarkan BUMN kita. Tidak menjadikan jabatan komisaris itu seperti jabatan penampungan bagi orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang terlepas apakah dia punya kemampuan atau tidak punya kemampuan," katanya.
"Tetapi harus dibiasakan juga kalau komisaris ini adalah jabatan untuk orang-orang yang mampu membantu kinerja perusahaan," ucapnya menambahkan.
Selanjutnya, Ferdinand juga mengingatkan pihak-pihak lain yang ada di pemerintahan untuk tidak mendorong keluarga besar masuk di suatu perusahaan BUMN.
"Jadi, apa yang terjadi ini, naiknya Titha putri dari Menteri Yasin Limpo, saya pikir perlu dijadikan evaluasi ke depan agar Kementerian BUMN dan siapapun tidak mendorong-dorong atau menempatkan keluarga, sanak family, saudara menjadi pejabat di BUMN. Karena BUMN ini bukan tempat penampungan," ucap dia.
"BUMN ini tempat membangun ekonomi bangsa, maka harus diurus secara profesional. Ini harus menjadi landasan berpikir bagi kementerian BUMN untuk menempatkan orang-orang atau siapa saja untuk menjadi komisaris dan direksi," sambung Ferdinand.
Dia juga meminta Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi dan tidak menuruti permintaan pejabat pemerintahan lainnya untuk menempatkan anak maupun saudara di perusahaan pelat merah tersebut.
- Baca juga: Pelecehan Said Didu ke Rahayu, EWI: Lelaki Tua Memalukan
- Baca juga: PKS: Erick Thohir Telan Ludah Sendiri Soal Impor Vaksin
"Kementerian BUMN mengevaluasi supaya tidak menuruti keinginan pejabat-pejabat lain untuk menitip sanak family, serta keluarga untuk menjadi komisaris di BUMN. BUMN adalah ujung tombak ekonomi bangsa dan negara, maka harus diurus secara benar. Karena BUMN bukan tempat penampungan orang-orang untuk bekerja tanpa memiliki kemampuan hanya untuk mendapat penghasilan. Itu tidak boleh," kata Ferdinand.
Sekadar informasi, Pengumunan daftar direksi dan komisaris baru PT Petrokimia Gresik tercatat di akun Instagram @petrokimiagresik_official dalam postingan, Rabu pagi, 26 Agustus 2020.
Daftar susunan direksi PT Petrokimia Gresik tahun 2020
- Komisaris Utama : Nugroho Purwanto
- Komisaris : Yoke C Katon
- Komisaris : Achmad Sigit D
- Komisaris : Heriyono Harsono
- Komisaris Independen : Indira Chunda Titha
- Komisaris Independen : Mahmud Nurwindu
- Direktur Utama : Dwi Satriyo Annugroho
- Direktur Keuangan & Umum : Dwi Ary Purnomo
- Direktur Operasi & Produksi : Digna Jatiningsih
