DPR: Holdingisasi BUMN Oleh Erick Thohir Langkah Maju

DPR mengapresiasi sejumlah kebijakan kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, di antaranya adalah holdingisasi BUMN.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan).

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi sejumlah kebijakan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Erick Thohir, di antaranya adalah pembentukan holdingisasi.

Baidowi berharap holdingisasi BUMN ini dapat semakin meningkatkan daya saing bagi perusahaan plat merah dengan pihak swasta.

Kebijakan Erick Thohir dengan membentuk cluster super holding merupakan langkah maju dari sebelumnya

"Kami mengapresiasi kebijakan yang langkah positif, namun kami di Komisi VI juga mengkritisi jika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat,” kata Baidowi saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual “Bersih-bersih BUMN, Benarkah?” yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020.

Dia juga berkeinginan dengan holdingisasi bisa menyatukan potensi BUMN. Lantas ia mencontohkan negara yang mempunyai beberapa perusahaan farmasi, namun hanya menguasai 5 persen pasar nasional.

Hal itu membuat perusahaan pelat merah itu kalah jauh dari perusahaan farmasi swasta. Maka dengan adanya holdingisasi BUMN Farmasi dengan PT Bio Farma sebagai induknya bisa memiliki potensi yang maksimal.

"Kebijakan Erick Thohir dengan membentuk cluster super holding merupakan langkah maju dari sebelumnya. Di holding farmasi misalnya bisa saling bersenergi, sehingga tidak keluar dari core bisnisnya, apalagi bio farma ditunjuk sebagai perusahaan yang memproduksi vaksin Covid-19," katanya.

Selama ini, menurutnya, banyak BUMN yang menjalankan bisnis di luar core bisnisnya. Dia pun menyoroti PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang seharusnya bergerak dalam pembiayaan sektor maritim di kapal laut malah membuat bisnis perhotelan, sementara bisnis inti BUMN terus merugi.

"Masih banyak anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan core bisnisnya, saya sebut saja misalkan PT PANN yang bergerak disektor maritim di kapal laut, malah buat bisnis perhotelan. Ini kan menyimpang dan anehnya perusahaan ini selalu mendapat suntikan anggaran dari BUMN meskipun menyisakan utang," kata Baidowi.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pengisian posisi direksi dan komisaris BUMN dilakukan professional.

Dia menyebut, perekrutan mendahulukan jenjang karir, sehingga saat ini 90 persen posisi direksi dan komisaris di BUMN diisi oleh orang-orang dalam.

"Semua 90 persen dari dalam, cuma 10 persen dari luar, baik komisaris maupun direksi," kata Arya.

Arya menyebut bahwa saat ini Kementerian BUMN meminta BUMN untuk mempercepat jenjang karir. Sehingga banyak SDM muda yang berada di jajaran pimpinan.[]

Berita terkait
DPR Harap Pemerintah Jadi Pemimpin Sejati Saat Pandemi
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Aher meminta pemerintah menjadikan peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bangkit dari krisis.
DPR Minta Subsidi upah Pekerja Tak Diskriminatif
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tidak diskriminatif dalam pemberian subsidi upah ke pekerja swasta.
Tangani Covid-19, Erick Thohir: Dukungan NU Penting
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan salah satu faktor penting untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan PEN adalah dukungan dari NU.
0
Ini Dia 10 Parpol Pendatang Baru yang Terdaftar di Sipol KPU
Sebanyak 22 partai politik (parpol) telah mengajukan permohonan pembukaan akun atau akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).