UNTUK INDONESIA
Erick Thohir dan Mahfud MD Bahas Radikalisme di BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas ancaman paham radikalisme.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kanan) bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kedua kiri) mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas ancaman paham radikalisme di jajaran perusahaan plat merah. 

Mungkin mereka itu mendapat masukan (paham radikal) yang tidak benar saja yang harus dijelaskan.

"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019, dilansir Antara.

Namun, mantan bos Inter Milan itu enggan menjelaskan secara rinci, apa saja yang dibahas dengan Mahfud terkait radikalisme di tubuh BUMN. 

Baca juga: Saat Celana Cingkrang Jadi Pemaknaan Radikalisme

"Ya, saya nggak boleh cerita lah," ujarnya.

Erick menegaskan, persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, dan tidak ada ideologi lain di Indonesia. 

"Yang namanya ideologi kan sudah putus (diputuskan). Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lho, 'the founding father' zaman dulu," katanya. 

Menurut dia, berkembangnya paham radikal di kalangan BUMN lebih karena mereka yang kadung terpapar mendapatkan pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.

"Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," kata Erick. 

Baca juga: Ma'ruf Amin: Pembelajaran Radikalisme Ada di SD-PAUD

Dalam pertemuan itu, Erick mengaku, Mahfud juga menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme

Namun, Erick enggan menceritakan lebih jauh, seraya menegaskan akan merealisasikan apa yang telah disarankan.

"Ya harus (direalisasikan), kan Menko. Kalau Menko yang perintah kita harus," kata dia. 

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius juga memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme. 

Bahkan, tidak hanya di BUMN, tetapi ada di tempat lain. "Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi. []

Berita terkait
Cara Ma'ruf Amin-Fachrul Razi Bendung Paham Radikal
Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Agama Fachrul Razi mengeluarkan kebijakan pendataan majelis taklim untuk menangkal paham radikal
Nahdlatul Ulama Berperan Besar Tangkal Radikalisme
Nahdlatul Ulama berperan penting dalam memerangi radikalisme di Indonesia.
Senator Yogyakarta: Radikalisme Tak Hanya di Islam
Anggota DPD RI asal Yogyakarta menyebut radikalisme tidak hanya di Islam saja. Sebagian umat agama lain juga mengalaminya.
0
Polisi Ungkap Modus Pencabulan Anak Kiai di Jombang
Dirreskrimsus Polda Jatim mengatakan tersangka merayu hingga menjanjikan korban sebagai istri supaya mau menuruti nafsunya.