Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan enam program utama sebagai instrumen agar target realisasi investasi sebesar Rp 858 triliun tercapai dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 2021 mendatang.
Bahlil menjelaskan program pertama yaitu mengeksekusi investasi mangkrak dan investasi berskala besar di industri. Caranya, kata dia dengan mendatangi para investor dan membantu merealisasikan modalnya.
"Kita harus datang, tanya apa masalah mereka. Jangan menunggu mereka yang datang ke kita," ucap Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020 seperti dikutip dari Antara.
Program kedua adalah menyusun peta potensi investasi daerah. Usulan tersebut kata Bahlil, telah disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan membuat peta potensi investasi daerah yang disinergikan dengan kementerian/lembaga yang ada sehingga jadi satu data.
"Itulah yang jadi senjata bagi dubes dan perwakilan BKPM untuk menarik investor, untuk kita promosi," tuturnya.
Program ketiga dengan memfasilitasi investasi relokasi asing. Karena, ia tak ingin lagi seperti kejadian pada 2017-2018 lalu di mana investasi dari China lebih memilih merelokasi industri ke Vietnam ketimbang di Indonesia.
"BKPM sudah melakukan (upaya). Insya Allah kejadian 2017-2018 tidak akan terjadi sekarang ini. Biar datanya disampaikan Pak Presiden. Insya Allah ada kabar gembira," kata Bahlil.
Program keempat, menurutnya melakukan debottlenecking dan aftercare investasi melalui pendampingan investor. Cara yang dilakukan olehnya adalah membentuk satuan tugas yang melakukan marketing intelligent terhadap industri yang akan hengkang dari China serta meriset fasilitas yang diberikan negara pesaing investasi.
Selanjutnya, kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut melakukan perluasan daftar positif investasi. Namun, ia menekankan perluasan daftar positif investasi ini dikecualikan untuk sektor UMKM yang harus punya tempat khusus di dalam negeri.
Usulan keenam, yakni melakukan deregulasi dan integrasi perizinan. Menurut dia perlu dilakukan dengan menyeragamkan semua aplikasi perizinan dan mengintegrasikannya dengan yang ada di pusat dan di daerah.
"Dulu kita cuma perintahkan saja ke daerah untuk membuat tapi aplikasinya tidak kita siapkan. Ada aplikasi Si Cantik, Si Jelek, Si Norak, banyak sekali. Tapi tidak seragam. Kita ingin ke depan pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih hardware dan software-nya. Dilatih," tuturnya. []
