Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya kepada para menteri dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam rapat yang dihadiri seluruh menteri itu, Jokowi mengancam membubarkan lembaga atau mencopot menteri sebagai bagian dari tindakan tegas melihat performa para pembantunya yang mengecewakan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ucap Presiden Jokowi dengan nada tinggi di depan para menteri dalam rapat terbatas 18 Juni 2020, seperti ditayangkan akun YouTube Setpres, Minggu, 28 Juni 2020.
Baca Juga: Pidato Lengkap Jokowi yang Viral
Tagar mencatat ada empat faktor yang membuat Presiden Jokowi jengkel dengan pengananan Covid-19.
1. Sense of Crisis
Jokowi menyebutkan belum ada sense of crisis yang sama di antara para menteri dalam penanganan Covid-19. Jokowi melihat para pembantu presiden masih bekerja biasa-biasa saja, padahal kondisi Covid-19 ini merupakan extra ordinary yang juga butuh penanganan yang harus ekstra luar biasa. "Kalau ada satu saja yang berbeda, itu sangat berbahaya," tuturnya.
Menurutnya, dalam tiga bulan ke belakang dan ke depan, seharusnya semuanya memiliki sense of crisis yang sama. "Kita yang berada di sini bertanggung jawab kepada 260 juta jiwa penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi," tutur Jokowi.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Jokowi juga mengungkapkan kemarahannya dengan cara pandang mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang turun tajam dengan menyikapinya biasa-biasa saja. Menurutnya Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sudah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia bisa kontraksi minus 6 % sampai minus 7,6 %. Begitu pula dengan Bank Dunia menyebutkan ekonomi dunia bisa minus 5 %.
"Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini. Dan, saya melihat bapak dan ibu menganggap ini masih normal," ucap Jokowi.
3. Belanja Kementerian
Masih rendahnya belanja kementerian untuk penanganan Covid-19 juga membuat Jokowi jengkel. Ia menyebutkan Kementerian Kesehatan yang mendapat kucuran anggaran sebesar Rp 75 triliun. Namun yang baru cair 1,35 % dari total anggaran.
"Kalau anggaran segera keluar dengan penggunaan yang tepat sasaran untuk tunjangan dokter, dokter spesialis, tenaga medis, dan belanja peralatan medis, bisa mentrigger ekonomi," ucapnya.
4. Stimulus Ekonomi
Masalah stimulus ekonomi untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. "Jangan biarkan mereka mati dulu, baru diberikan bantuan," tuturnya.
Simak Pula: Jokowi Terbitkan Perpres No.66 Tahun 2020, Apa Itu?
Jokowi meminta UMKM, usaha besar, perbankan dan semua terkait dengan ekonomi seperti industri manufaktur, terutama industri padat karya harus mendapat prioritas agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). []
