Indonesia
Begini Referendum Ekonomi Nasional ala Sandi
Perekonomian nasional membaik, lapangan pekerjaan tersedia banyak dan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen
Cawapres 02, Sandiaga Uno saat menghadiri deklarasi dukungan Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY di Yogyakarta, Jumat (5/4) malam. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta, (Tagar 6/4/2019) - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menegaskan, 17 April 2019 menjadi momentum referendum ekonomi nasional.  Perekonomian nasional membaik, lapangan pekerjaan tersedia banyak dan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

Sandi memaparkan janji kampanye bidang ekonomi saat menghadiri deklarasi dukungan dari ratusan pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY di Yogyakarta, Jumat malam (5/4). 

"Sudah dekat, 17 April 2019 adalah referendum ekonomi nasional. Pengusaha nasional harus kita dahulukan. Kita berikan karpet merah untuk pengusaha nasional," katanya.

Menurut dia, referendum ekonomi nasional itu ditandai dengan mendahulukan pengusaha nasional, pajak yang berdasar kemitraan partnership bukan yang menekan. Birokrasi dan perizinan harus sederhana. Pendampingan bagi UMKM juga. "Jadi besok kita semua datang ke TPS, Tempat Pengusaha Sukses,” tegasnya.

Baca juga: Prabowo Akui Pernah Sarankan Jabatan Presiden Diserahkan ke Orang Lebih Muda

Sandi mengungkapkan, keberpihakan pada UMKM lokal merupakan salah satu kekuatan bangsa. Dia tidak gengsi memakai produk lokal, tidak harus bermerk yang mendunia. 

"Dari ujung kaki sampai kepala yang saya pakai, semuanya produk UMKM.  Ini komitmen saya untuk UMKM Indonesia, pembangunan yang berpihak pada UMKM,” ungkapnya.

Pendamping Prabowo Subianto ini berjanji menaikkan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Langkah yang dilakukan, selain pro UMKM dan pengusaja lokal, yakni dengan memudahkan investasi dan pengurangan pajak bagi pengusaha.

Mengutip data Asian Development Bank (ADB) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berkisar 5,2 persen. Dia menganggap angka ini stagnan dari tahun  2018 lalu. Itu membuktikan pemerintah kurang bekerja keras, yang awalnya menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8,2 persen.

"Kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen saja, tidak perlu ada pemerintah. Itu pengusaha sendiri saja bisa mencapai angka itu," jelasnya.

Untuk itu, katanya, kebijakan harus diubah dengan kebijakan yang berpihak pada pengusaha nasional. "Itu cara agar UMKM kita bisa keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah). Untuk bisa terlepas  darinya, pertumbuhan yang ideal adalah di angka 6-7 persen," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Sandi juga siap membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. "Ada 15 juta lapangan kerja yang kita siapkan. Angka 15 juta ini dari program OK OC sebanyak 2 juta, program Rumah Siap Kerja 2 juta, sektor industri 4 juta, sektor pariwisata 4 juta, dan sisanya dari bidang manufaktur," ungkapnya.

Ketua Apnas Yogyakarta Nirwan Syukur mengatakan, selama ini banyak keluhan dalam mengurus izin usaha. Padahal, kemudahan menjadi pengusaha sukses adalah dengan izin berusaha dari pemerintah.

"Di negara kita, mengurus usaha izinnya susah. Beda dengan di China, orang bisa membuka pabrik di rumahnya," kata dia.

Menurut dia, ada komponen yang membuat pebisnis sukses. Pertama, cara dalam menghadapi pelanggan dalam memasarkan produk. Kedua, perizinan dan cara beroperasi. Ketiga, cara bagaimana menjualnya. Ketiganya merupakan tips dasar dalam berbisnis. "Jika perizinan mudah, pebisnis bisa mengembangkan usahanya," kata dia. []

Berita terkait
0
Perintah Jokowi Seperti Angin Lalu bagi Jaksa Agung
Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak ada ego sektoral antarlembaga di pemerintahan.