Tobasa - Wacana pembentukan Provinsi Tapanuli terus bergulir. Pemekaran Provinsi Tapanuli dari Provinsi Sumatera Utara dinilai sebagai salah satu solusi kemajuan Tapanuli, khususnya kawasan Danau Toba.
Sahala Tampubolon, bupati pertama Kabupaten Toba Samosir yang juga salah satu tokoh yang pernah terlibat dalam mewujudkan Provinsi Tapanuli beberapa tahun lalu mengatakan, bahwa dirinya sangat setuju untuk pembentukan Provinsi Tapanuli.
"Sangat setuju. Karena masa Belanda ini satu Keresidenan, yaitu Keresidenan Tapanuli, mencakup Toba Samosir, Dairi, Nias dan seluruh kawasan Tapanuli yang mencakup pantai barat," sebutnya, saat dimintai tanggapan di sela pengangkatan sumpah janji Pimpinan DPRD Toba Samosir, Jumat, 17 Januari 2020, di kantor DPRD setempat.
Menurut Sahala, saat ini hanya tinggal Keresidenan Tapanuli yang tidak jadi provinsi. "Keresidenan yang lain sudah jadi provinsi," ia melanjutkan.
Tapi pada intinya kembali pada kesepatakan antar seluruh kepala daerah
Namun, belajar dari peristiwa yang lalu, untuk pembentukan Provinsi Tapanuli hendaknya harus dilakukan di atas kesepakatan bersama. Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD yang mencakup wilayah Provinsi Tapanuli yang direncanakan harus duduk bersama untuk menyatukan kesepakatan.
"Semua kepala daerah, semua ketua DPRD harus duduk bersama membicarakan ini. Termasuk untuk penentuan ibu kota provinsi," kata Sahala yang menjabat Bupati Tobasa 1999-2005.
Versi Sahala sendiri, kawasan yang paling strategis menjadi ibu kota propinsi adalah wilayah Tapanuli Utara, khususnya di wilayah Siborongborong.
"Jadi memang dulu pusat Keresidenan Tapanuli itu ada di Sibolga. Karena itu Tapteng dan Sibolga pada masa itu berharap ibu kota ada di sana. Namun saya pikir yang paling ideal itu ya di Siborongborong, soalnya di sana lahan masih sangat luas," sebutnya.
Disinggung soal keberadaan Bandara Internasional Silangit di Siborongborong yang kemungkinan bisa mengganggu pengembangan pembangunan ibu kota, Sahala menyebut bahwa kawasan di sekitar Siborongborong sangat luas.
"Lahan di sana kan bukan hanya di Silangit. Banyak lahan kosong dan datar di sana, dan saya kira bandara itu tidak menjadi penghalang. Tapi pada intinya kembali pada kesepatakan antar seluruh kepala daerah," ujar Sahala mengakhiri. []