UNTUK INDONESIA
Ulama Sumut Minta Provinsi Tapanuli Segera Dibentuk
Tokoh Islam Sumatera Utara yang juga seorang ulama mengusulkan pembentukan Provinsi Tapanuli agar segera dilakukan.
Tokoh Islam Sumatera Utara yang juga seorang ulama H Miftahul Chair SHi. (Foto: Tagar/Facebook)

Medan - Tokoh Islam Sumatera Utara yang juga seorang ulama, H Miftahul Chair SHi membuat netizen kaget, yakni mengusulkan pembentukan Provinsi Tapanuli agar segera dilakukan.

Ustaz Miftah mengunggah usulannya itu di akun Facebooknya pada Sabtu, 11 Januari 2020. Dia meminta pembentukan Provinsi Tapanuli (Tanah Batak) jangan ditunda lagi.

Unggahan itu mendapat ragam respons netizen, mulai dari yang mendukung hingga yang pesimistis. Unggahan itu sudah dibagikan ratusan netizen.

Ini isi unggahannya:

Saya berharap Provinsi Tapanuli segera dibentuk. Dengan semangat sosial, budaya dan nasionalisme insya Allah menjadi bagian wilayah Indonesia yang lebih indah dengan pariwisata yang menawan dan mengagumkan jika pemekaran ini terwujud.

Orang Aceh sudah punya provinsi sendiri, orang Padang juga sudah punya, orang Papua, orang Jawa, Orang Maluku dll masing-masing sudah punya Provinsi sendiri. Tinggal Tanah Batak, harus ada Provinsi sendiri. Tetap semangat saudara-saudaraku.

Kita rindu memandang tanah batak kelak seindah pariwisata luar negeri yang indah, permai nan damai. Saya optimis. Mohon status ini dibagikan sebanyak-banyaknya.

Ustaz Miftah saat dikonfirmasi Tagar, Senin 13 Januari 2020 malam, menyebut alasan dirinya mengusulkan pembentukan Provinsi Tapanuli, bahwa berdasarkan pengamatannya, suku Batak merupakan suku yang religius dan nasionalis.

Suku ini menurutnya mesti memiliki rumah spesial dan rumah kehormatan. Caranya adalah dengan melakukan pemekaran Sumatera Utara. Bukan berarti karena pemekaran seutuhnya, tapi jika dimekarkan akan lebih besar dan lebih meningkat lagi dari semula.

"Pariwisata di Tanah Batak sangat eksotis, sejuk, damai dan permai, jika orang-orang Batak memiliki provinsi tersendiri maka akan banyak investor yang mempercepat laju pembangunan Provinsi Tapanuli nantinya dalam sektor pariwisata dll," katanya menyebut alasan pembentukan Provinsi Tapanuli.

Pemekaran ini harus murni untuk kepentingan nasional dalam hal sosial dan budaya jauh dari kepentingan yang berorientasi pada kekuasaan dan memperkaya diri

Selain itu pula, kata dia, beban kerja Sumatera Utara akan berkurang dan lebih fokus. Dengan adanya pemekaran tersebut maka Provinsi Tapanuli dan Sumatera Utara bisa saling bekerja sama untuk memajukan kedua provinsi dari berbagai aspek.

Yang paling mendasar, menurutnya, siapapun yang melewati tanah-tanah Batak, citra dan kesan masyarakat luar yang melewati daerah-daerah tanah Batak, maka mereka pasti punya kesamaan pemikiran bahwa Batak sudah seharusnya memiliki provinsi khusus.

"Saya rasa tokoh-tokoh Batak harus terus menyuarakan itu. Membuat petisi di internet untuk memperjuangkan pemekaran itu. Saya kira perjuangan akan lebih mudah karena kemenangan Presiden Jokowi di mana basis tanah Batak mencoblos beliau artinya masyarakat Batak harus mengadakan pertemuan yang lebih serius bersama Bapak Presiden Jokowi," tukasnya.

Untuk membahas pemekaran itu, sambung pria suku Melayu dari Langkat itu, tokoh Batak yang menjadi menteri seperti Luhut Panjaitan seharusnya juga sudah mampu menjembatani itu.

"Intinya, pemekaran ini harus murni untuk kepentingan nasional dalam hal sosial dan budaya jauh dari kepentingan yang berorientasi pada kekuasaan dan memperkaya diri," tandasnya.

Diketahui, Provinsi Tapanuli pernah diperjuangkan. Pada tahun 2009 upaya ini terhenti setelah tragedi penggerudukan massa di gedung DPRD Sumatera Utara dan mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara saat itu Aziz Angkat.

Massa yang menamakan dirinya pendukung Protap mendesak DPRD agar segera menggelar paripurna untuk mengambil keputusan dukungan atas Protap. Kemudian, upaya untuk Tapanuli ini sempat terkena moratorium pada tahun 2009. []

Berita terkait
Wacana Pembentukan Protap Kembali Mengemuka
Upaya pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) sempat menuai kontroversi. Namun belakangan wacana ini kembali mengemuka
Jawaban Jokowi Soal Pemekaran Wilayah Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah di Pegunungan Tengah, Papua yang dalam proses moratorium.
NasDem: Pemekaran Provinsi Baru Papua Harus Dikaji
Legislator Papua dari Partai Nasdem, Jhony Banua Rouw menyebut pemekaran provinsi baru di Papua perlu dicek ke akar rumput.
0
Erick Thohir Tunjuk Loto S. Ginting Komut Pegadaian
Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Staf Ahli Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menjadi Komisaris Utama Pegadaian.