UNTUK INDONESIA
Edy Rahmayadi Punya Kawan Tangani Wabah Virus Babi
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kini tak sendiri menangani wabah penyakit babi yang belakangan meresahkan peternak babi dan masyarakat.
Ternak babi. (Foto: Tagar/Tonggo Simangunsong)

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi kini tak sendiri menangani wabah penyakit babi yang belakangan meresahkan peternak babi dan masyarakat.

Pasalnya, Edy kini mendapat dukungan penuh Komisi IV DPR RI untuk menangani wabah penyakit babi ini.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan hal tersebut saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemprov Sumatera Utara, di Ruang Rapat Khairuddin Nasution, Lantai 8, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat 22 November 2019.

Sampai saat ini tercatat ada 10.298 ekor babi yang mati terkena virus kolera (hoc cholera) dan menjadi perhatian besar DPR RI. Tujuannya tentu secepat mungkin menghentikan penyebaran wabah ini agar tidak merugikan masyarakat dan juga peternak.

Sudin mengatakan, Komisi IV akan membantu sekuat tenaga agar permasalahan wabah babi di Sumatera Utara segera teratasi, sehingga tidak menyebar ke daerah yang belum terinfeksi wabah.

"Kita memberikan dukungan penuh kepada Pak Gubernur untuk mengatasi masalah ini. Kalau perlu relokasi anggaran, kita akan bantu. Kita tidak ingin masalah ini semakin besar," tegas Ketua Komisi IV DPR RI yang datang bersama anggota Komisi IV lainnya.

Populasi babi di Sumatera Utara menurut data terakhir Kementerian Pertanian ada 1.277.471 ekor. Upaya yang perlu dilakukan sekarang menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI I Ketut Diarmita adalah menyelamatkan sisa babi yang belum terkena wabah.

Saat ini babi-babi dilokalisir agar tidak ke luar dari Sumatera Utara dan juga tidak menyebar ke daerah lain

"Masih ada sekitar 1,26 juta babi lagi di Sumatera Utara, kita upayakan sekuat mungkin sisanya ini tidak terkena wabah ini," kata Ketut Diarmita.

Sampai saat ini Pemprov Sumatera Utara dan pemda kabupaten kota sudah berupaya keras untuk menghentikan penyebaran wabah ini. Bukan itu saja, pemprov dan pemda bekerja sama dengan kepolisian bekerja keras menghentikan pembuangan bangkai babi ke sungai, tong sampah dan tempat-tempat umum lainnya dengan cara patroli.

Karena selama ini pemilik peternakan babi yang hewan ternaknya mati membuang bangkainya ke sembarang tempat.

Edy mengatakan, Pemprov Sumatera Utara sekarang sedang mensosialisasikan kepada peternak-peternak babi agar memberikan bangkai babinya kepada tim yang dibentuk di tiap-tiap kecamatan yang mayoritas masyarakatnya memelihara babi. Selanjutnya bangkai tersebut akan dimusnahkan.

"Kita sudah bentuk tim untuk menangani ini, kalau ada peternak yang babinya mati serahkan bangkainya kepada tim kami yang ada di daerah, jangan dibuang sembarang. Tim ini juga patroli mencegah orang membuang bangkai babi sembarangan," tegas Edy.

Edy juga prihatin bila wabah ini sulit dihentikan, karena tidak sedikit masyarakatnya yang bergantung pada peternakan babi.

"Namun, saat ini babi-babi dilokalisir agar tidak ke luar dari Sumatera Utara dan juga tidak menyebar ke daerah lain," tambah Edy.

Bila dalam waktu dekat masalah wabah babi di Sumatera Utara tidak teratasi maka Kementerian Pertanian akan melakukan penanganan secara khusus.

Terkait hal itu, Pemprov Sumatera Utara siap mengikuti arahan. "Kita ikuti prosedur yang mereka berikan," tegas Edy. []

Berita terkait
Isu Bangkai Babi, Nelayan Aceh Rugi Besar
Akibat adanya pembuangan bangkai babi di sejumlah sungai di Provinsi Sumatera Utara hingga ke Aceh membuat para nelayan sepi pembeli.
Dikira Bangkai Babi, Ada Mayat dekat Mapolda Sumut
Mayat lelaki ditemukan warga, di dekat Markas Polda Sumut.
Edy Rahmayadi: Tindak Tegas Pembuang Bangkai Babi
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut harus ada tindak tegas bagi pihak yang secara sengaja membuang bangkai babi secara sembarangan.
0
BPS Kirim Sinyal Kelangkaan Pangan Mulai Juli 2020
Badan Pusat Statistik menyebut Indonesia sangat berpotensial menghadapi krisis pangan di tenagah masa pandemi Covid-19.