Mataram - Sebanyak 4.000 keluarga terdampak gempa Lombok menerima bantuan non tunai dari Palang Merah Indonesia (PMI). Bantuan itu untuk peningkatan kualitas hunian dan jamban keluarga.
Palang Merah Indonesia (PMI) didukung oleh The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) menyalurkan Bantuan Non Tunai (BNT) atau Cash Voucher Assistance (CVA) senilai tujuh juta rupiah kepada 4.000 keluarga yang terdampak gempa di tiga kabupaten di NTB.
Tiga kabupaten yang mendapatkan bantuan adalah Kabupaten Lombok Utara untuk warga Desa Salut, Loloan, dan Pendua. Kabupaten Lombok Timur warga yang mendapat bantuan adalah di Desa Belanting, dan Darakunci. Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Barat adalah warga Desa Guntur Macan, Dopang, dan Mambalan.
Diharapkan kita dapat menyelesaikan proses transfer ke rekening semua penerima manfaat paling lambat hingga Januari 2020.
Sebelum memperoleh Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 23-27 Desember 2019 nanti, penerima manfaat mengikuti beberapa tahapan kegiatan.
Proses verifikasi, sosialisasi program, distribusi Kartu Penerima Manfaat (KPM), Cash Literacy atau sesi pengelolaan dana bantuan dan terakhir tahap pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu ATM. Untuk saat ini, warga sudah melalui tahap sosialisasi dan distribusi KPM sejak 15 Desember 2019.
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada warga mengenai kriteria penerima bantuan, tahapan program dan bagaimana penggunaan dana bantuan.
Para penerima bantuan non tunai dari PMI. (Foto: Tagar/Harianto Nukman)Kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian KPM. Digunakannya KPM sebagai tanda pengenal yang sah penerima manfaat BNT saat pengambilan Buku Tabungan dan Kartu ATM dari pihak Bank Mandiri.
“Diharapkan kita dapat menyelesaikan proses transfer ke rekening semua penerima manfaat paling lambat hingga Januari 2020. Sehingga masyarakat terdampak gempa Lombok ini dapat segera mencairkan dana tersebut untuk kemudian digunakan membeli material bangunan yang dibutuhkan untuk memperbaiki hunian mereka, ataupun untuk memperbaiki jamban atau dapur yang rusak, karena dampak gempa," jelas Koordinator BNT Nasional, Palang Merah Indonesia Markas Pusat, Parmin, Minggu 22 Desember 2019.
Kami memprioritaskan kelompok yang rentan seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga dan keluarga dengan anggota ibu hamil, lansia dan disabilitas.
Parmin juga menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap transfer. Tahap pertama, warga memperoleh 60 persen dari total bantuan dan sisanya 40 persen akan ditransfer satu bulan setelah penyaluran tahap pertama.
Sementara Field Coordinator IFRC untuk Lombok, Christie Samosir, menjelaskan nilai bantuan ini bukan hanya terletak pada jumlah uang, melainkan pada proses yang berlangsung.
PMI bersama IFRC juga memberikan edukasi, promosi dan mendorong kesadaran masyarakat pasca gempa ini terkait pentingnya sanitasi dan mitigasi bencana dengan menerapkan prinsip-prinsip membangun yang lebih aman (build back safer principles).
“Sejak awal proses ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan. Masyarakat memahami kriteria pemilihan penerima bantuan dan juga terlibat dalam memberikan suara terhadap daftar penerima manfaat. Kami memprioritaskan kelompok yang rentan seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga dan keluarga dengan anggota ibu hamil, lansia dan disabilitas," jelas Christie.
Para relawan PMI, lanjut Christie, bahkan mengunjungi mereka yang sakit serta memproses langsung tahap-tahap penerimaan bantuan, sehingga mereka tetap mendapatkan haknya mengingat bantuan ini tidak bisa diwakilkan. Mereka juga mendapatkan edukasi dan pengetahuan dalam sesi Cash Literacy yang wajib mereka ikuti.
Lebih lanjut dijelaskan Christie, sesi itu untuk memberi pemahaman tentang pengelolaan dana bantuan juga memberikan pemahaman teknis terkait prinsip-prinsip membangun rumah yang lebih aman dan promosi kebersihan, termasuk desain dan prinsip dalam membangun jamban yang sehat.
"Kami juga menginformasikan bahan material yang baik dan tidak berdampak pada kesehatan, termasuk membangun kesadaran tentang penggunaan material asbestos. Proses pendistribusian pun harus berlangsung secara bermartabat,” jelas Christie.
Meski ada hunian tetap (huntap) yang telah dibangun, tapi tidak ada lantai keramiknya, juga tidak dibangun untuk kamar mandi dan dapur.
Penyebaran informasi mengenai program bantuan juga dilakukan melalui media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang dibagikan kepada penerima manfaat dan juga kepada perwakilan pemerintah desa, sehingga bisa menjangkau dan dipahami oleh semua kelompok masyarakat termasuk kelompok dengan kebutuhan khusus secara inklusif.
“Jamban dan kamar mandi saya juga sering dipergunakan jemaah mushola yang kebetulan di dekat rumah saya. Kami ingin mereka juga bisa merasa nyaman menggunakannya,” jelas Muliati.
Hal yang sama juga diungkapkan Hayatun warga Desa Salut. Ia berterima kasih atas bantuan PMI yang hadir di tengah kesulitan ekonomi pasca gempa yang dihadapinya.
“Meski ada hunian tetap (huntap) yang telah dibangun, tapi tidak ada lantai keramiknya, juga tidak dibangun untuk kamar mandi dan dapur. Kasihan suami saya yang susah berjalan jika harus buang air harus keluar rumah atau jamban kami yang seadanya. Pernah día jatuh. Kami berharap bantuan ini bisa melengkapi rumah kami sehingga lebih layak lagi,” ungkapnya. []
