TAGAR.id, Jakarta - Dewan Pembina Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko berharap capres jagoannya, Prabowo Subianto, dapat segera menjalankan UU desa secara konsisten. Hal itu merupakan salah satu dari enam program gagasannya.
Hal itu disampaikan Budiman dalam diskusi bertajuk Membangun Kemandirian Desa dalam Menyongsong Indonesia Menang yang diselenggarakan oleh DPP Jaringan Rakyat Indonesia Raya (Jari Raya) di Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2023. Ia mengatakan ada 2 asas penting yang harus di jaga dalam UU desa.
Saya pernah mengusulkan pada presiden waktu bertemu pada 17 Januari 2023 di istana. Kalau bisa ada anggaran khusus disediakan negara untuk dana SDM desa.
"Saya harap pak Prabowo mulai menjalankan UU desa secara konsisten. Menjaga dua asas penting dalam UU desa yaitu asas Rekognisi atau pengakuan bahwa desa adalah komunitas yang punya hak asal usul dan asas Subsidiaritas, bahwa desa ini punya kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri," kata Budiman di DPP Prabu di Jakarta Pusat.
"Saya pernah sampaikan optimalisasi dana desa adalah bagian dari menjalan UU desa secara konsisten itu yg harus jadi bagian dari 6 jalan yg penting bagi Indonesia menurut saya yaitu digitalisasi, hilirisasi, dekarbonisasi,connectivity, pembangunan SDM, dan optimalisasi dana desa. Ini gak boleh lepas salah satunya ini," sambungnya.
Menurutnya, dalam menjalankan UU desa, ada 2 program penting yang saling berkaitan dan dijalankan secara berkesinambungan. Diantaranya Hilirisasi dan digitalisasi.
"Sekarang sebagian tujuan kita dalam hilirisasi itu bisa kita mulai dari desa. Dengan mendorong Bumdes-bumdes yang mampu dengan permodalan dana desa untuk mengembangkan pabrik-pabrik untuk pengolahan pasca panen," katanya
"Ada juga digitalisasi dalam UU desa. Ada sistem informasi desa. Seluruh aktivitas desa harus terekam secara digital termasuk anggaran dana desa, APB desa. Banyak desa sudah melakukannya," sambungnya.
Ia menambahkan, dalam menjalankan program tersebut juga diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga, harus ada alokasi dana khusus untuk pelatihan SDM desa.
"Saya pernah mengusulkan pada presiden waktu bertemu pada 17 Januari 2023 di istana. Kalau bisa ada anggaran khusus disediakan negara untuk dana SDM desa. Okelah dana desa sebelum ini dipakai untuk investasi Bumdes, untuk bangun infrastruktur, tapi khusus kalau bisa pemerintah kedepan ada alokasi khusus dana SDM desa," ucapnya.
"Untuk pelatihan wawasan kebangsaan aparat desa, pelatihan enterprenership, pelatihan teknologi, kerjasama dengan kampus-kampus terdekat yang ada di desa itu," pungkasnya. []