Banjarmasin, (Tagar 17/1/2018) – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK, membuktikan janjinya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, aktivis dan masyarakat untuk menolak izin pertambangan di Pegunungan Meratus, khususnya di blok Batang Alai Timur (Batutangga) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Legislator Partai Golkar ini memastikan pada Kamis (18/1) besok, akan bertolak ke Jakarta, menyampaikan surat penolakan resmi dari DPRD Kalsel kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Yang pasti, dalam surat resmi yang diteken Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin itu berisi desakan agar Menteri ESDM segera mencabut surat keputusan bernomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 yang mengizinkan PT Mantimin Coal Mining (MCM) menambang di kawasan Pegunungan Meratus, Kabupaten HST,” ucap H Supian HK kepada wartawan di DPRD Kalsel, Rabu (17/1).
Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel ini mengatakan, sikap dewan sangat jelas menolak izin pertambangan di Kabupaten HST, serta mendukung dan memperjuangkan aspirasi warga HST agar wilayahnya bebas dari aktivitas pertambangan batubara.
Supian mengaku akan ditemani Puar Junaidi dan Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin menemui pejabat berkompeten di Kementerian ESDM, mengenai terbitnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bagi PT MCM.
“Kami terus berjuang bersama rakyat Kalsel, khususnya HST. Ini dikarenakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) milik PT MCM itu dimungkinkan terbit di kabupaten. Makanya, Kementerian ESDM bisa mengeluarkan surat keputusan PKP2B. Terpenting tuntutan kita adalah agar rencana penambangan di Pegunungan Meratus, Kabupaten HST itu dibatalkan. Sebab, jika kawasan itu ditambang bisa berdampak buruk bagi daerah lainnya,” tandasnya. (adm)
