Bogor - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor M. Leo Hananto, angkat bicara soal belum dioperasikannya alat periksa jantung (cath lab), di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kabupaten Bogor.
Menurut dia, seharusnya, sebagai salah satu rumah rujukan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bogor, rumah sakit tipe B tersebut seyogyanya bisa memberikan pelayanan pemeriksaan jantung bagi masyarakat.
Sebab, biaya cath lab bagi masyarakat sangatlah mahal dan hal ini tentu sangat menyusahkan masyarakat. Terlebih, RSUD Cibinong merupakan salah satu rumah sakit dengan tingkat kunjungan cukup tinggi di Kabupaten Bogor.
"RSUD Cibinong kan tingkat kunjungannya cukup tinggi. Seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," katanya, Selasa, 22 Desember, 2020.
"Kalau ada permasalahan, bicarakan. Kalau bisa kami bantu pasti kami akan bantu. Apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami tidak akan ragu untuk membantu," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupeten Bogor, M. Leo Hananto.
Juru bicara RSUD Cibinong, Gumilar Cahaya, mengaku pihaknya belum bisa melayani pasien jantung yang membutuhkan cath lab. Kendati demikian, RS Cibinong memiliki dokter ahli jantung. “Kami menerima pasien sakit jantung, tapi kalau membutuhkan cath lab kami belum bisa,” ujarnya. RS Cibinong, ujar Gumilar, memiliki lima dokter spesialis jantung.
Baca: Setahun, Alat Pengobatan Jantung RS Cibinong Belum Berfungsi
RSUD Cibinong setidaknya sudah setahun lebih memiliki cath lab, yang antara lain untuk melakukan operasi jantung. Namun, sampai sekarang alat itu menganggur, belum bisa dioperasikan. “Masih dalam proses perizinan,” kata Gumilar. Ia menyebut izin itu belum turun dari Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Tapi, seorang sumber Tagar menyebut izin yang belum turun itu dari pihak BPJS.
Kepada Tagar, M. Leo Hananto mengaku sangat menyayangkan, belum beroprasinya cath lab di RSUD Cibinong. Apalagi, alat tersebut sudah berada di sana lebih dari satu tahun lamanya.
"Kita harus telusuri, apa penyebab belum beroperasinya alat periksa jantung ini. Kalau belum ada izin operasionalnya, segera diurus, jangan di tunda-tunda lagi. Kesehatan masyarakat itu nomor satu," kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu.
Menurut Leo Hananto, Jika memang ada kendala dalam pemenuhan administrasi, pihaknya sebagai legislator yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), siap membantu dan mencarikan solusi.
"Kalau ada permasalahan, bicarakan. Kalau bisa kami bantu pasti kami akan bantu. Apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami tidak akan ragu untuk membantu," katanya. []
