Surabaya - Komisi D DRPD Jawa Timur menyoroti tes urine dan kesehatan di posko yang disediakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) di Terminal Purabaya, Sidoarjo terkesan formalitas. Padahal tes urine dan kesehatan tersebut untuk memberi jaminan bahwa sopir dan kernet bus bebas dari narkoba dan minuman keras.
Anggota Komisi Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan saat sidak di Terminal Purabaya, Surabaya Senin 23 Desember 2019 terlihat bahwa tes kesehatan di posko terminal tidak serius, atau terkesan formalitas keberadaannya.
"Bisa rancu ini, makanya harus ada identifikasi dalam bentuk kartu. Kemudian catatannya jelas. Bahwa diperiksa hari ini, sementara yang belum diperiksa ada catatan juga," ungkap Halim, ketika dikonfirmasi, Selasa 24 Desember 2019.
Politisi Gerindra itu mengaku sangat menyayangkan jika petugas kesehatan mencatat ada 1500 orang sopir dan kernet setiap harinya di Terminal Purabaya. Namun mereka tidak memiliki catatan sopir mana saja yang sudah diperiksa.
Bisa rancu ini, makanya harus ada identifikasi dalam bentuk kartu. Kemudian catatannya jelas.
Untuk itu, ketidakseriusan posko kesehatan ini harus dievaluasi dan disampaikan ke Dinkes Jatim.
"Ini jadi temuan yang akan menjadi catatan dan evaluasi untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan yang tentunya sinergi dengan Dishub Jatim," tegasnya.
Mantan anggota Komisi E DPRD Jatim itu menegaskan, program harus terintegrasi dan dilakukan bersama tentang pelayanan kesehatan dari sopir. Apalagi hal ini merupakan hasil kesepakatan rapat agar mewajibkan sopir untuk mengikuti tes kesehatan karena menyangkut keselamatan.
"Kalau kondisi bus dilihat dari uji KIR. Sehingga menunjukkan bahwa kendaraan layak," tuturnya.
Hal senada Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto mengaku tak ada dokumen soal sopir yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal seharusnya ada riwayat pemeriksaan kesehatan yang melekat pada sopir
"Harusnya ada keterangan terakhir pemeriksaan para sopir. Hal ini sangat membahayakan saat mengemudikan bus,” jelasnya. []
