Kudus - Semangat gotong royong dan rasa peduli sesama masih kental terasa di Kudus, Jawa Tengah. Anggota DPRD Kudus dari Daerah Pemilihan (Dapil) Dawe - Jekulo bersama warga melakukan bedah rumah milik buruh tak mampu yang tinggal di Desa Dukuh Waringin, Kecamatan Dawe.
Rumah milik Badri, 50 tahun, itu memang tampak kurang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Di sana, Badri tinggal bersama istri dan dua anaknya.
Kepala Desa Dukuh Waringin Arif mengatakan pihaknya sudah beberapa kali mengajukan progam bedah rumah melalui APBD kabupaten maupun provinsi. Hanya saja, usaha tersebut belum menuai hasil.
Dana yang terkumpul nantinya kami belikan material. Sementara untuk tenaga, akan kami garap secara gotong-royong bersama masyarakat.
Pemerintah Desa Dukuh Waringin juga sempat akan menganggarkan progam bedah rumah Badri melalui anggaran APBDes. Namun lagi-lagi belum bisa diwujudkan karena anggaran APBDes tahun ini difokuskan untuk penanganan Covid-19.
"Tapi hari ini, Alhamdulillah para anggota DPRD mau berswadaya membantu dengan dana pribadi mereka. Sehingga permasalahan rumah tidak layak huni ini bisa teratasi," ujar dia saat ditemui Tagar di sela kegiatan pembongkaran rumah, Minggu, 29 November 2020.
Arif menyebutkan pihaknya menerima bantuan dari anggota DPRD Kudus sebesar Rp 15 juta dan dana swadaya masyarakat Rp 5 juta. Dana Rp 20 juta ini akan digunakan untuk membangun rumah lebih layak bagi keluarga Badri.
"Sudah kami rinci anggarannya. Dana yang terkumpul nantinya kami belikan material. Sementara untuk tenaga, akan kami garap secara gotong-royong bersama masyarakat," ungkap dia.
Baca juga:
- Teladani Semangat Bung Hatta, PUPR Siapkan Rumah Layak Huni
- Pemkab Kuningan Bantu Perbaiki Rumah Agar Layak Huni
- TNI-Polri di Lombok Bedah Rumah Nenek Tak Layak Huni
Dari penuturan Arif, Badri diketahui sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul tebu di daerahnya. Dia tergolong sebagai warga kurang mampu yang telah terdaftar dalam progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan rumah tidak layak huni butuh penanganan cepat dan kepedulian sesama. Untuk itu, dirinya mengimbau anggota DPRD dari masing-masing dapil agar meningkatkan sinergitasnya dengan pemerintah desa untuk menangani persoalan tersebut.
"Kita harus bisa mengira mana yang menjadi prioritas dan harus diselesaikan segera. Dan mana yang sekiranya bisa diangarkan melalui APBD," imbuh dia. []
