DPR: Tak Perlu Libatkan Internasional Selesaikan Papua

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, tidak perlu melibatkan pihak internasional.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. (Foto: Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, tidak perlu melibatkan pihak internasional. Langkah yang diperlukan saat ini sebenarnya keseriusan pemerintah dalam menangani hal itu.

Pernyataan Sukamta ini sebagai respons atas pernyataan Gubernur Lukas Enembe yang meminta lembaga internasional ikut menyelesaikan persoalan di Papua.

Menurut Sukamta, pemerintah harus ada keseriusan menyelesaikan persoalan di dalam negeri agar tidak berlarut-larut. Lukas Enembe seharusnya juga ikut mendorong penyelesaian masalah secara nasional.

"Sebagai gubernur mestinya harus percaya kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di dalam negeri," kata dia di Yogyakarta, Sabtu 24 Agustus 2019.

Politikus PKS dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengungkapkan, Lukas Enembe perlu menyampaikan akar persoalan sesungguhnya di Papua serta usulan penyelesaian masalahnya. Itu lebih konstruktif, dibanding meminta pihak internasional ikut menyelesaikan masalah Papua.

Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua selama ini tidak mampu mengatasi masalah

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menilai Papua yang sudah menjalani otonomi khusus yang sudah berlangsung sejak 2001, dan anggaran ratusan triliun rupiah dianggap tidak ada perubahan.

"Saya merasa janggal, pemerintah sudah menyalurkan anggaran yang begitu besar untuk pembangunan Papua dianggap Pak Gubernur tidak ada perubahan," kata Sukamta.

Menurut dia, jika pernyataan Gubernur Lukas Enembe ini benar, berarti ada yang salah dalam kebijakan pemerintah selama ini. Perlu ada evaluasi secara utuh terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan.

"Mengapa hak istimewa yang sudah dimiliki Papua selama ini tidak mampu mengatasi masalah," ujar dia.

Sukamta meminta dalam waktu dekat ini pemerintah fokus dulu menyelesaikan aksi demonstrasi yang terjadi. Pemerintah tidak perlu berspekulasi bermacam-macam yang justru akan memperlebar permasalahan.

Selain itu, kata dia, pemerintah perlu mengurangi kerja-kerja simbolis berupa kunjungan pejabat. "Harus fokus dulu untuk selesaikan persoalan yang ada di depan mata terkait aksi-aksi yang terjadi," katanya.

Dia mengatakan, adanya spekulasi keterlibatan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) dalam kericuhan ini, jangan sampai mengganggu fokus mengembalikan situasi yang kondusif.

Dalam acara talkshow di televisi nasional, Gubernur Lukas Enembe mengomentari kisruh yang terjadi di daerahnya seperti Manokwari dan Sorong. Kekisruhan yang terjadi akibat persoalan di Papua sangat rumit.

Bahkan, dalam acara tersebut, Lukas Enembe menyebut selama Indonesia merdeka selama 74 tahun ini, masyarakat Papua merasa belum diindonesiakan secara baik. Perlu internasional ikut menyelesaikan persoalan rumit di Papua. []

Berita terkait
Hari Mencekam di Sorong Papua Barat
'Sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak Papua, kami merasa sangat dilecehkan. Saya Papua, bukan monyet!' teriak seorang perempuan.
Tuntutan Pembubaran Banser Bukti Nyata Ada HTI di Papua
HTI dan gerombolan radikal menyusupkan kaki di mana-mana. Kini mereka bermain dalam isu Papua agar Indonesia tercabik. Tulisan opini Eko Kuntadhi.
Warga Papua di Semarang Bawa Bendera Bintang Kejora
Bendera Bintang Kejora berkibar di aksi damai warga Papua di Kota Semarang, Jawa Tengah.
0
David Beckham Refleksikan Perjalanannya Jadi Pahlawan untuk Inggris
David Beckham juga punya tips untuk pesepakbola muda, mengajak mereka untuk menikmati momen sebelum berlalu