Sorong, Papua Barat- “Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak Papua, kami merasa sangat dilecehkan. Saya Papua, bukan monyet!”
Itu teriakan seorang ibu dengan mata berkaca-kaca penuh amarah. Ia berdiri di tengah kerumunan massa di perempatan terminal Remu, Jalan Basuki Rahmat, Sorong, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019.
Video viral berisi umpatan 'monyet' diduga dilakukan seorang anggota TNI kepada mahasiswa asal Papua di Surabaya, berhasil membakar amarah ibu itu dan banyak warga Sorong.
Umpatan yang muncul dalam situasi pihak berwenang di Surabaya sedang menyelidiki latar belakang perusakan bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya di asrama mahasiswa Papua Kamasan III. Perusakan bendera diduga dilakukan mahasiswa Papua.
Kota dengan slogan 'Sorong Kota Bersama' menjadi mencekam, lumpuh total selama dua hari, Senin-Selasa, 19-20 Agustus 2019.
Senin itu, beberapa orang berdiri di perempatan terminal Remu, Jalan Basuki Rahmat. Mereka membentangkan poster terbuat dari kertas manila bertuliskan 'Kami Bukan Monyet'.
Mereka seperti magnet. Orang-orang yang melintas, banyak yang mengikuti aksi mereka.
“Monyet tidak bisa tinggal dengan manusia!” seru seseorang di antara mereka.
Orang dalam jumlah sedikit itu lama-kelamaan menjadi banyak. aksi yang awalnya damai menjadi tidak terkendali. Berubah menjadi semangat amarah bersama.
Mereka menjalar ke banyak titik lokasi, memblokade jalan, membakar ban bekas. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke angkasa.
Sebagian massa membabi-buta, beringas merusak kantor Kepolisian Sektor bandar udara Dominic Eduard Osok, membakar kendaraan di lokasi parkir.
Saat suara tembakan gas air mata mendesing ke angkasa, kumpulan massa terpecah, lari tunggang langgang. Sebagian melawan dengan melemparkan batu ke arah Satuan Brimob tim anti huru-hara yang berpakaian serba hitam.
Satuan Brimob itu memberikade -membuat rintangan- upaya mencegah kerusuhan tidak meluas.
Seorang di antara anggota Brimob itu berbicara dengan mikrofon, mengimbau massa agar berhenti melemparkan batu.
Monyet tidak bisa tinggal dengan manusia!
Demonstrasi di perempatan terminal Remu, Jalan Basuki Rahmat, Sorong, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Dzul Ahmad)
***
Kerusuhan serupa terjadi di sepanjang Kompleks Yohan, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
Kepolisian Resor Sorong Kota dibantu Satuan Brimob Detaseman B Polda Papua Barat, memukul mundur demonstran untuk kembali ke titik kumpul awal aksi mereka.
“Sebetulnya di bandara sudah ada pengamanan khusus, tapi jumlah massa lebih banyak," ujar Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Komisaris Besar Tatang.
Tatang mengatakan pihaknya bersama unsur TNI dari Marinir dengan sigap melakukan pengamanan. Untuk memastikan kerusuhan tidak meluas, pihak keamanan menjaga objek vital di antaranya bandara dan aset Pertamina.
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong juga menjadi sasaran amuk massa.
Selain bandara, sejumlah aset pemerintah kota dan tempat usaha warga tak luput dari aksi beringas massa.
“Akan kita perbaiki secepatnya,” kata Wali Kota Sorong Lambert Jitmau.
***
Untuk mencegah informasi hoax, pemerintah pusat melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi membatasi akses internet layanan data telekomunikasi hingga suasana di Papua dan Papua Barat kondusif.
***
Rabu, 21 Agustus 2019, banyak orang tumpah ruah di halaman kantor Wali Kota Sorong. Mereka mengatakan sedang melakukan aksi damai. Menamakan aksi sebagai 'Aliansi Mahasiswa Peduli Surabaya-Malang'.
Aksi itu diikuti Organisasi Kepemudaan Cipayung Sorong Raya, Komite Nasional Papua Barat, Badan Eksekutif Mahasiswa Sorong Raya, dan Dewan adat.
Koordinator Lapangan, Ronald Yanble, membacakan 9 tuntutan. Disaksikan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau.
Berikut 9 tuntutan mereka.
Pertama, biarkan orang Papua keluar dari bangsa Indonesia, berdiri sendiri sebagai satu bangsa.
Kedua, Pemerintah RI diminta segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa ke Tanah Papua.
Ketiga, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat diminta segera memulangkan rakyat Indonesia baik legal maupun ilegal dari tanah Papua.
Keempat, mendesak Presiden RI mewakili segenap bangsa Indonesia harus meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.
“Kenapa harus minta maaf di Jawa sana? Datang ke sini minta maaf,” teriak Ronald.
Kelima, Pemerintah harus segera membubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.
Keenam, Republik Indonesia segera menarik militer organik dan non organik dari Tanah Papua, biarkan monyet hidup sendiri di bangsanya sendiri
Ketujuh, meminta Presiden Jokowi segera memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan kalimat 'monyet' kepada mahasiswa Papua.
Kedelapan, meminta Pemerintah Republik Indonesia memberikan kebebasan untuk Papua menentukan nasib sendiri.
Kesembilan, apabila Pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan itu, mereka akan melakukan perebutan dengan cara paksa.
"Kami harap Bapak Wali Kota menerima tuntutan kami, dan melanjutkannya ke Presiden Jokowi," kata Ronald kepada Lambert.
Wiranto, Tito Karnavian, Hadi Tjahjanto di Sorong, Papua Barat, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: Tagar/Dzul Ahmad)
***
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf kepada masyarakat Papua, menyusul insiden umpatan 'monyet' di Surabaya yang kemudian dinilai sebagai perilaku rasis oleh beberapa pihak hingga menyulut amarah banyak orang Papua.
Tokoh Pemuda Papua Barat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu, Fernando Ginuni, mengatakan permintaan maaf Khofifah tidak cukup.
“Kapolri harus usut dan proses hukum yang melecehkan serta melontarkan kata-kata rasisme ketika penggerebekan asrama mahasiswa asal Papua yang ada di Surabaya," kata Fernando.
***
Sebelum insiden 'monyet' di Surabaya, terjadi sedikit benturan antara mahasiswa Papua dengan warga di Malang, Jawa Timur. Hal ini dijelaskan Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, tim asistensi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Paulus mengatakan kejadian di Malang bermula dari mahasiswa Papua di sana melakukan demonstrasi tidak sesuai prosedur, belum mendapat izin dari kepolisian, dan mengganggu lalu lintas.
“Menyampaikan pendapat di muka umum harus sesuai aturan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998," kata Paulus.
Ia menyayangkan tindakan mahasiswa itu saat aksi, melakukan pemalangan atau duduk di jalan sehingga berbenturan dengan masyarakat pengguna jalan.
“Sebenarnya ada sedikit reaksi saling melempar, kemudian kepolisian hadir dan dibantu teman-teman lain itu dievakuasi kemudian,” ujarnya.
Tidak lama kemudian, kata Paulus, muncul insiden 'monyet' di Surabaya.
Intinya, kata Paulus, terputus komunikasi antara penghuni asrama Kalasan Surabaya dengan masyarakat sekitar. Tidak seharusnya terjadi permasalahan seperti itu.
Hingga saat ini Polda Jawa Timur bersama Mabes Polri tengah melakukan penyelidikan, mencari tahu siapa pelaku perusakan bendera," ujar Paulus.
Ia juga mengatakan saat berada di Malang, ingin bertemu mahasiswa Papua di sana. Namun dari sekian banyak mahasiswa, yang hadir hanya 12 orang.
Ia menjelaskan situasi yang dihadapi ketika mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
“Saya coba masuk asrama tapi tidak bisa, saya urungkan niat karena asrama itu bagaikan markas komando,” kata Paulus.
Ia juga menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat, meminta mereka mengembalikan asrama pada fungsi awal. Yakni menempuh pendidikan dan membangun interaksi dengan masyarakat sekitar.
***
Kamis, 22 Agustus 2019, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Hadi Tjahjanto, datang ke Sorong.
“Bapak Presiden menitipkan salam hangat, persaudaran, dan salam kedamaian," kata Wiranto.
"Bapak Presiden berharap, insiden kemarin bisa dituntaskan agar kita kembali melakukan konsolidasi ke arah pembangunan yang benar,” lanjutnya.
Wiranto mengatakan hal tersebut di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua Barat beserta tokoh adat, agama, pemuda, dan tokoh perempuan.
Ia menyesalkan insiden 'monyet' di Surabaya, dan juga insiden di Malang. Memastikan hal tersebut tidak mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, apalagi mewakili Pemerintah Pusat.
"Melecehkan saudara-saudara kita yang ada di Papua dan Papua Barat itu adalah perbuatan oknum-oknum tertentu," kata Wiranto.
“Kalau ada saran, siapa pun yang salah harus ditindak, itu benar. Dari awal kita sudah katakan yang salah dan melanggar hukum akan ditindak tegas,” lanjut Wiranto.
Ia menjelaskan, besaran anggaran yang digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih dari 100 triliun, jauh melampaui daerah-daerah lain. Menjadikan dua provinsi paling timur Indonesia itu bagaikan anak emas, bukan anak tiri.
Jika demo merusak, kata Wiranto, yang dirugikan adalah rakyat sendiri. Pembagunan berasal dari uang pajak yang selama ini dibayar oleh rakyat.
"Kalau sudah seperti itu kasihan rakyat. Dengan adanya peristiwa ini kita menjadi lebih baik untuk membangun SDM yang cerdas, loyal dan nasionalis, sehingga tahun 2030 Indonesia menjadi negara besar kelima di dunia. Ini ramalan pakar internasional,” kata Wiranto.
***
Tidak semua orang Papua terbakar amarah. Ada yang menyikapi dengan tenang isu 'monyet'. Tidak serta-merta menilainya sebagai rasis lantas berbuat anarkis.
“Jangan lagi ada bahasa seperti itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya,” kata Tokoh Pemuda Sorong Raya, Sulaiman Merin.
Ia meminta pemerintah daerah, pusat, dan TNI/Polri menyikapi permasalahan Papua dengan pendekatan presuasif kepada pihak masyarakat Papua dan di luar Papua.
Merin mengatakan masyarakat di sekitarnya juga terusik dengan ungkapan yang merendahkan martabat Papua, namun ia tidak menggunakan cara-cara yang merusak.
“Masyarakat di sini lebih memilih menjaga keberagaman. Kami juga tetap menyuarakan, tapi dengan cara-cara yang lain, tidak ada anarkis didalamnya. Kami menyuarakan dengan komunikasi kepada tokoh-tokoh di sini,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Tokoh Pemuda Raja Ampat Fahmi Macap yang juga adalah anggota DPRD Raja Ampat 2019-2024.
Fahmi mengimbau masyarakat Sorong tidak terprovokasi oknum-oknum tertentu.
“Ingat, kawan-kawan tidak boleh anarkis.Tidak boleh ada pembakaran dan perusakan fasilitas umum dan aset milik warga,” ujar Fahmi. []
