Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI tidak peka terhadap kondisi sosial, menyusul sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap membebani rakyat.
"DPR belum peka dan belum mementingkan kepentingan rakyat. Rakyat menjerit karena kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepadanya. DPR tak bersuara dan dalam banyak hal, DPR juga lebih sering berselingkuh dengan eksekutif," ujar Ujang kepada Tagar, Kamis, 11 Juni 2020.
Perselingkuhan DPR dengan lembaga eksekutif, menurut Ujang, terlihat saat Komisi Pemberantasan Korupsi dilemahkan melalui Undang-Undang (UU) KPK yang baru, lalu mengesahkan UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Corona.
Baca juga: Najwa Shihab Sebut Empat Argumen Basi Politisi
Dia pun meminta wakil rakyat yang duduk di gedung parlemen menjadi legislator yang apa adanya, bukan ada apanya. Ujang juga berharap anggota DPR dapat mengemban amanah memperjuangkan penderitaan rakyat yang ekonominya sedang morat-marit diterpa pagebluk virus corona (Covid-19).
Pemanggilan mereka menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Apakah itu terkait menteri Jokowi atau hanya sebatas silaturahmi.
DPR tak bersuara dan dalam banyak hal, DPR juga lebih sering berselingkuh dengan eksekutif.
"Karena mereka dibayar dengan uang rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan malah mengingkari dan mengkhianatinya," ucap Ujang.
Belakangan, sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disoroti, seperti membengkaknya tagihan listrik bulanan dan iuran BPJS Kesehatan yang naik, serta keluarnya peraturan tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dinilai belum tepat dan mencekik rakyat.
Baca juga: Ray Rangkuti: Najwa Shihab Kritik DPR Sudah Objektif
Selain itu, kebijakan pemerintah lainnya yakni harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kunjung diturunkan juga tak luput menuai kritikan. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah sempat mengatakan bahwasannya pemerintah sudah sepatutnya mengikuti tren negara di dunia dengan menurunkan harga BBM.
Dia menyarankan PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM agar masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 tidak merasa terbebani dengan harganya saat ini. Musababnya, penjualan BBM di beberapa negara besar sudah mengalami penurunan harga. Namun, di Indonesia belum diterapkan.
"Menurut saya ini harus dikaitkan dengan keberadaan Keputusan Presiden Nomor 12 yang terkait corona. Di mana dikatakan bahwa corona merupakan bencana nasional nonalam. Jadinya, harus ke sana. Artinya, Pertamina sebagai BUMN, harusnya dia minta kepada negara dengan dasar itu," kata Trubus kepada Tagar, Senin, 27 April 2020. []
