Jakarta - Keseriusan pemerintah dalam upaya memperketat penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi pelaku usaha dan pengelola ruang publik selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diapresiasi dan didukung oleh banyak pihak, salah satunya nggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, asalkan penerapan sanksi penggunaan aplikasi PeduliLindungi harus jelas.
"Kalau menurut saya supaya ini efektif itu harus segera dirumuskan. Kalau sanksi administratif seperti apa kalau sanksi pidana, sanksi pidananya seperti apa," kata Saleh kepada wartawan, Kamis, 23 Desember 2021
Selain itu, penerapan sanksi aturan tersebut harus terukur. Jangan sampai aturan tersebut hanya ancaman namun pelaksanaannya tidak terlaksana.
Saleh yang menjabat Ketua Fraksi PAN itu menilai pemerintah juga perlu menjelaskan manfaat PeduliLindungi ke masyarakatnya. Saleh memahami penanganan Covid-19 yang sudah dilakukan pemerintah terkait PeduliLindungi sudah bagus. Namun ia menilai belum melihat secara luas manfaat dari PeduliLindungi ini untuk melindungi orang.
"Oleh karena itu tentu kita ingin ini diumumkan diperjelas ketika manfaatnya jelas masyarakat akan suka rela tanpa disuruh-suruh tanpa diancam-ancam sanksi administrasi dan pidana itu mau ikut saja," ujarnya.
Selain itu, Saleh juga meminta agar aplikasi PeduliLindungi diupgrade. Sebab dirinya kerap menemui aplikasi tersebut bermasalah.
"Terakhir tentu kita harus memperhatikan siapa nanti yang akan ditugaskan untuk mengawasi semua penerapan aturan ini. Kalau diterapkan nanti siapa yang akan keliling untuk memeriksa itu," tutupnya. []
Baca Juga :
- Opini: Perpanjangan PPKM Darurat Disertai Pembenahan
- Timboel Siregar Menilai Sanksi Penolak Vaksinasi Langgar UU
- Pemprov Banten Perpanjang PPKM, Kota Serang Level 3
- PPKM Diperpanjang, Berikut Tips Jaga Imun Tubuh
