Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir memastikan pihaknya bakal ikut mengawal investigasi yang dilakukan oleh PLN, demi mengetahui penyebab pemadaman listrik massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.
"Kami dari komisi VII, telah memanggil pimpinan PLN, dan kami sudah mempertanyakan kejadian yang terjadi pada hari minggu, dan keputusannya kami akan memantau investigasi PLN," kata Nasir usai rapat bersama PLN, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
Pertemuan antara Komisi VII DPR RI bersama Plt. Direktur Utama beserta jajaran Direksi PT. PLN (Persero) digelar hari ini, Selasa, 6 Agustus 2019. Pemanggilan para petinggi perusahaan listrik negara itu dilakukan guna mendengarkan penjelasan lengkap dan kronologis penyebab pemadaman listrik.
Keputusannya kami akan memantau investigasi PLN.
Namun, dari hasil rapat tersebut Nasir mengungkapkan pihaknya belum belum mendapatkan jawaban pasti. Awak media juga tidak diperkenankan meliput masuk dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu.
Ketika Nasir dikonfirmasi, anggota DPR dari daerah pemilihan Riau II juga enggan menjelaskan alasan kenapa rapat digelar tertutup.
"Investigasi ini mereka baru membentuk tim, tim ini sekarang lagi bekerja dan mereka akan melakukan dan melaporkan seluruh hasil investigasi kepada komisi VII," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan sepakat dengan pernyataan sejumlah pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, lantaran menurut dia, pemadaman listrik yang terjadi sejak Minggu dan Senin, 4-5 Agustus 2019 berakibat fatal.
"Persoalan ini sangat amat serius, presiden pun menaruh perhatian hingga datangi Direktur PLN. Saya sangat menghawatirkan hal ini," kata Gus Irawan kepada Tagar, Senin, 5 Agustus 2019.
"Jadi bila ada pandangan Dirut PLN untuk dipecat, ya jelas pantas saja," jelasnya.
Selain itu, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu juga mendesak untuk dilakukan ketegasan bagi pimpinan perusahaan, Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.
"Ini tanggung jawab Meneg BUMN dan Kementerian ESDM. Menterinya aja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti Menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," kata dia.
Baca juga:
- Listrik Mati, Gerindra Minta Dirut PLN dan Jonan Dipecat
- Listrik Mati, Penumpang MRT dan KRL Terjebak di Gerbong
