DPR Minta PPATK dan BNPT Bongkar Aliran Donasi Kemanusiaan ACT

Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi BNPT dan PPATK dalam menyelidiki aliran dana ACT.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni. (Foto: Tagar/Dok DPR)

TAGAR.id, Jakarta - Lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendapat banyak sorotan dari publik setelah laporan investigasi dari Majalah Tempo yang mengungkap adanya dugaan penyelewengan dana donasi bantuan kemanusiaan.

Uang yang disalurkan oleh ACT tidak sesuai dengan jumlah yang berhasil digalang. Mengalir ke salah arus: sejumlah petinggi ACT. Donasi diduga beralih bentuk jadi mobil mewah, rumah sampai lampu gantung.

Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi BNPT dan PPATK dalam menyelidiki aliran dana ACT.

Diketahui sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis aliran dana Aksi Cepat Tanggap atau ACT serta melaporkannya ke Densus 88 dan BNPT.

"PPATK menyebutkan bahwa pihaknya menemukan adanya aliran dana dari ACT yang diduga masuk ke organisasi teroris. Meski sudah dibantah, saya melihat otoritas berwenang, dalam hal ini BNPT terus menelusuri indikasi yang ada," kata Sahroni Selasa, 7 Juli 2022.

"Saya mendukung PPATK dan BNPT untuk bekerja sama secara sinergis demi membongkar berbagai dugaan ini. Jangan sampai kita kecolongan," katanya.

Sahroni meminta BNPT juga berkoordinasi dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan terkait aliran dana ACT. Sahroni mengaku tidak ingin dana umat yang dikumpulkan malah diselewengkan.

"Perlu diingat, kita adalah negara yang menentang penuh aksi terorisme, jadi jangan sampai ada lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang," kata Sahroni.

Sahroni menyebut permasalahan yang menjerat ACT harus disikapi dengan serius. "Harus ditanggapi dengan serius, untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan," katanya.

Sebelumnya, Presiden ACT Ibnu Khajar membantah adanya aliran dana ke terorisme. Dia mengaku heran terkait isu aliran dana ke terorisme. Ibnu menyebut ACT sering mengundang beberapa Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.

"Dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang mana? Jadi kalau dialokasikan dana teroris itu dana yang mana? Kami sampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris," ujar Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7).

Baca Juga:

Berita terkait
Yang Sedang Viral: Tentang ACT atau Aksi Cepat Tanggap, Pengelola Dana Masyarakat
Sebuah lembaga pengelola dana masyarakat, nama lembaganya ACT atau Aksi Cepat Tanggap, mendadak viral dan diselidiki polsi. Ada apa. Apa itu ACT.
BNPT: Ideologi Khilafah Membahayakan Kedaulatan Politik Negara
BNPT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merefleksikan 1 Juni sebagai momen untuk meningkatkan nasionalisme
BNPT Sebut KKB Nikmati DOK, Sultan Minta Pemerintah dan BPK Berikan Penjelasan
Wakil DPD RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah dan BPK RI memberikan penjelasan terkait adanya informasi dari BNPT. Simak ulasannya.
0
DPR Minta PPATK dan BNPT Bongkar Aliran Donasi Kemanusiaan ACT
Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi BNPT dan PPATK dalam menyelidiki aliran dana ACT.