Jakarta – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda, meminta pemerintah memanfaatkan penundaan pendaftaran aparatur sipil negara atau ASN tahun 2021, untuk memperbaiki pola rekruitmen ASN dan menyediakan slot jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi para guru.
"Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekruitmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan," kata Syaiful Huda dalam keterangannya, Senin, 31 Mei 2021.
Dalam rekruitmen ASN 2021, kata Yuda, ada beberapa kebijakan yang tidak pro-guru, baru pertama kalinya semua guru diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK namun tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS.
Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status.
Ia juga mengatakan polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas. Akibatnya pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer
"Dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN padahal kesempatannya ada," katanya.
Ia juga mengakui seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK memang langkah darurat untuk mempercepat kejelasan para guru honoren yang sudah lama mengabdi. Kendati begitu, ia beranggapan alasan tersebut tidak bisa lantas meniadakan slot CPNS bagi para guru.
"Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan slot CPNS bagi para guru," ujarnya.
- Baca Juga: Simak! Daftar Formasi Terbanyak CPNS 2021
- Baca Juga: Mendikbud Membantah Tutup Formasi Guru Pada CPNS 2021
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan jika para guru lebih layak diprioritaskan sebagai CPNS dibandingkan dengan pegawai kementerian, lembaga. Menurutnya profesi guru mempunyai beban berat dibandingkan pegawai pemerintah.
"Guru selain dituntut professional di bidang ajarnya juga dituntut untuk menjadi teladan bagi siswanya. Oleh karena itu negara layak untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan mereka, sehingga guru bisa mendidik tidak sekadar mengajar siswa-siswa mereka," ucapnya. []