DPR Minta Pemerintah Buktikan Soal Hoaks Vaksin Sinovac

Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah buktikan secara kasat mata hasil uji klinis vaksin Sinovac.
Ketua Tim Penyusun sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mengatakan \'Buku Putih\' adalah bagian dari bentuk tanggung jawab Fraksi PKS dalam berkontribusi menangani pandemi Covid-19, Kamis, 17 Desember 2020. (Foto: Dok Netty)

Jakarta - Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad) membantah pesan liar yang menyatakan vaksin COVID-19 buatan Sinovac mengandung bahan-bahan berbahaya seperti boraks, formalin dan merkuri.

Menanggapi itu, Ketua Tim Covid-19 Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.

Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoaks, akhirnya timbul kegaduhan

"Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah. Saat ini info melalui aplikasi komunikasi di handphone sangat cepat beredar. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi," kata Netty, Jakarta, Minggu, 3 Januari 2021.

Menurutnya, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang antisipatif.

"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran. Jangan ada yang ditutupi apapun hasil uji klinis tersebut," ujarnya.

"Pemerintah juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada info yang diperoleh melalui media sosial," ucap Netty menambahkan.

Dia menegaskan, pemerintah harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin diklaim sebagai hoaks, serta membuktikan secara kasat mata bahwa Sinovac yang didatangkan bukan dalam foto dan berita bohong tersebut.

"Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoaks, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah," tuturnya.

Netty juga meminta BPOM dan LPOM MUI agar segera menyelesaikan pekerjaannya terkait hasil uji klinis yang dilakukan terhadap vaksin virus corona itu.

"Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis," ucapnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan, transparansi dan kejujuran menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah.

"Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan kesia-siaan yang membuat situasi makin parah," kata Netty.[]

Berita terkait
Menlu Retno: Besok, Tambahan 1,8 Juta Vaksin Sinovac Tiba
etno Marsudi mengumumkan, tambahan sebanyak 1,8 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac, China tiba di Indonesia pada Kamis 31 Desember 2020.
Peneliti Turki Menilai Vaksin Sinovac Masih Kurang Sempurna
Peniliti Turki menjelaskan bahwa efektivitas vaksin Sinovac Biotech sebesar 91.25%.
Hasil Uji Coba Vaksin Sinovac di Brasil
Institut Butantan di negara bagian Sao Paulo di Brasil umumkan kemanjuran dari uji coba tahap akhir vaksin Covid-19 dari Sinovac.
0
Parlemen Eropa Kabulkan Status Kandidat Anggota UE kepada Ukraina
Dalam pemungutan suara Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina