UNTUK INDONESIA
DPR Minta Pemerintah Awasi Benny Wenda di Luar Negeri
Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah meminta Menlu mengawasi tokoh separatis pembebasan Papua Barat, Benny Wenda di luar negeri.
Benny Wenda. (Foto: Twitter/@etwijabwija)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Asril Hamzah Tanjung meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengawasi tokoh separatis pembebasan Papua Barat Benny Wenda di luar negeri.

Menurutnya, pengawasan dapat dilakukan oleh duta besar Indonesia di negara perwakilan, dimana Benny Wenda berkunjung.

"Tolong minta perhatian dubes-dubes, kemarin kita ke Inggris ketemu Parlemen Inggris, tetapi menurut mereka Benny Wenda jangan terlalu banyak disebut-sebut nanti tambah besar," kata Asril dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 September 2019 seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, pemantauan duta besar di negara perwakilan terhadap Benny Wanda merupakan salah satu hal yang penting. Mengingat, Indonesia tidak dapat berharap banyak dari informasi pihak lain, misalnya dari parlemen Inggris.

"BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)-nya Inggris juga terlalu teknis dan mereka tidak menangani masalah politik," kata Asril.

Selain penugasan terhadap duta besar, yang tak kalah penting menurutnya adalah mengkaji ulang jumlah dan penempatan atase pertahanan (athan) dari militer dan perwakilan Badan Intelijen Negara di luar negeri (perbinlu) di luar negeri.

"Ini saya cek, di Afrika Selatan ada, tetapi di Pantai Gading mereka pindah-pindah," ujarnya.

Papua KitaPenari Papua berpose sebelum tampil dalam acara Papua Adalah Kita di halaman Museum Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat 6 September 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Namun, permintaan Asril tak dalam rapat belum ditanggapi oleh Retno. Ia mengatakan pada pemimpin rapat Hanafi Rais, untuk membicarakan soal Papua dalam forum tertutup.

Benny Wenda kembali menjadi pusat perhatian banyak pihak seusai konflik di beberapa kota di Papua dan Papua Barat pada akhir Agustus hingga awal September.

Kendati tak lagi menjadi warga negara Indonesia, karena pada 2002, pemerintah Inggris memberi suaka politik, ia masih aktif menuntut pemisahan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Benny pun membangun aliansi bersama kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta menggalang kampanye "Free West Papua" di dunia maya. []

Berita terkait
Abisai Rollo Penyumbang Lahan Istana Kepresidenan Papua
Abisai Rollo, Ketua DPRD Kota Jayapura, serahkan tanah 10 hektar kepada negara sebagai lahan untuk membangun istana kepresidenan di Kota Jayapura
Jokowi Kabulkan 10 Permintaan Tokoh Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabulkan sebagian besar dari 10 permintaan yang diajukan oleh tokoh Papua, salah satunya membangun Istana Presiden
Advokat Papua Veronica Koman Kebal Hukum
Veronika Koman tidak dapat ditindak pidana maupun perdata apabila sedang menjalankan provesinya sebagai advokat Papua. Seperti apa langkah Polisi?
0
Pelamar CPNS Kemenag Aceh Tak Perlu Kirim Berkas
Para pelamar tak perlu lagi mengirim berkas administrasi dalam bentuk hard copy, seperti diwajibkan pada tahun sebelumnya.