Jakarta - Publik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengawasi ketat Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta jatah kepada dana kepedulian sosial (corporate social responsibility - CSR) kepada direksi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang berganti nama menjadi MIND ID dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, pekan lalu. Menurut Ferdinandus Hasiman, Peneliti Alpha Research Database, pengawasan ketat penting karena Mind ID adalah holding tambang BUMN besar yang memiliki anak usaha yang sangat profitable dan menjanjikan untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah.
Anak usaha Mind Id, seperti PT Freeport Indonesia (51%), PT Aneka Tambang Tbk (emas, nikel), PT Bukit Asam Tbk (batubara) dan PT Timah Tbk (Timah, rear earth /Bangka Balitung). Tahun 2019 saja, total dana CSR Mind ID termasuk anak usahanya mencapai Rp 600 miliar. "Dana Rp 600 miliar ini di luar dana CSR PT Freeport Indonesia. Dana CSR Freeport Indonesia lebih besar dari itu. Berdasarkan data kami, dana CSR mulai tahun 2019 mencapai Rp 1 triliun," ucap Ferdinandus yang akrab disapa Ferdy kepada Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.
Tanpa melalui kontrol dan perantaraan DPR, dana CSR Mind ID selama ini dikelolah dengan sangat profesional.
Baca Juga: Inalum Holding Tambang yang Berganti Nama MIND ID
Menurutnya, CSR ini dana sangat besar dan tentu sangat membantu kehidupan sosil dan ekonomi rakyat lingkar tambang daerah operasi Mind ID jika dikelolah dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan sekelas Mind ID memiliki unit khusus dan profesional untuk pengolahan dana CSR. Mereka paham betul kehidupan dan kebutuhan warga lingkar tambang. "Tanpa melalui kontrol dan perantaraan DPR, dana CSR Mind ID selama ini dikelolah dengan sangat profesional," tutur Ferdy.
Untuk Freeport, telah membangun dua rumah sakit, tiga klinik umum, menyiapkan anggaran US$33 juta untuk membangun kompleks olahraga, bandara. Dana bantuan untuk Lembaga Adat Masyarakat Amungme dan Komoro setiap tahun mencapai di atas Rp 500 miliar. Ferdy mengatakan semua bantuan itu dialamatkan kepada masyarakat asli Papua di kabupaten Timika, Papua dan daerah penyangga, yang sekarang ini menjadi tugas dan wewenang Mind Dd. “Jadi tanpa kontrol DPR, perusahaan sudah sangat profesional membangun kehidupan ekonomi dan sosial warga lingkar tambang," katanya.
KPK harus memantau gerak-gerik DPR seperti ini, karena bukan kali ini saja, kasus permintaan CSR di Komisi VII DPR. Pada periode lalu juga ada anggota DPR yang menjadi tersangka karena mendapat dana CSR dari Pertamina.
Ia menambahkan jika DPR masuk terlalu jauh mengurus CSR perusahaan BUMN, potensi korupsi besar. Ini adalah upaya mencaplok bagian dari warga lingkar tambang yang selama ini mendapat risiko dari pertambangan. Dana yang mereka terima dari CSR sudah kecil. Namun, dipotong pula untuk kepentingan politik dan kepentingan pribadi wakil rakyat. Wakil rakyat ini menggunakan institusi DPR atau menggunakan baju kebesaran sebagai DPR untuk menekan perusahaan.
Freeport (Foto: Facebook Freeport Indonesia).
Menurut Ferdy, ini pelanggaran serius, maka, secara kelembagaan, KPK perlu menanggapi ini secara serius. "KPK harus memantau gerak-gerik DPR seperti ini, karena bukan kali ini saja, kasus permintaan CSR di Komisi VII DPR. Pada periode lalu juga ada anggota DPR yang menjadi tersangka karena mendapat dana CSR dari Pertamina," ucapnya.
Ferdy menegaskan, CSR adalah dana bantuan sosial perusahaan, tak ada kaitan dengan kepentingan politik. Jika DPR ingin melakukan fungsi kontrol terhadap Mind ID, semestinya yang dipantau sampai lapangan adalah, sejauh mana progress anak usaha Mind ID membangun pabrik smelter. PT Aneka Tambang misalnya sedang membangun fasilitas pabrik feronikel di Halmahera, FeniHaltim untuk mengolah biji nikel mentah menjadi feronikel dan sejauh mana ANTM membangun pabrik smelter bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat. "DPR juga harus mengontrol sampai lapangan bagiamana kelanjutan pembangunan proyek smelter tembaga antara Freeport dan Mind Id di Gresik, Jawa Timur agar bisa mengolah biji tembaga agar tak diekspor terus ke Atlantic Copper (Spanyol) setiap tahun. Ini adalah fungsi kontrol DPR. Bukan mengontrol CSR," tuturnya.
Pertanyaannya adalah mengapa DPR ngotot mengontrol CSR Mind Id? Ini hanyalah modus, karena ada kepentingan politik elektoral juga dibaliknya. “Praktek permintaan pembagian CSR seperti ini justru merusak kompetesi dalam demokrasi. Coba dibayangkan kerusakan demokrasi, DPR yang sekarang sudah mulai mempersiapkan diri dan investasi untuk proses pemilu mendatang melalui pembagian CSR perusahaan. Saya kira ini juga dipraktikan di setiap komisi di DPR dengan cara berbeda. Ini adalah strategi licik untuk melanggengkan kekuasaan. Tak mengherankan jika setiap pemilu ke pemilu,pemanangnya wajah-wajah lama. Padahal, tak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat," kata penulis buku "Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara" itu.
Gerai penjualan emas milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. di Jalan Pemuda, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin, 9 Maret 2020. (Foto: Tagar/Andry Winanto)Jika DPR mengontrol dana CSR ini, besar kemungkinan terjadi potensi korupsi dan ini adalah bentuk pencaplokan terhadap hak rakyat Papua.
Menurut Ferdy, dengan mengontrol Mind ID, artinya DPR lebih mengakses ke konstituen mereka, karena anak usaha Inalum besar-besar dan profitable. Anak usaha Mind ID itu raksasa-raksasa di tambang dan memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Anak usaha Mindi Id, PT Freeport Indonesia (51% termasuk bagian Pemda Papua), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Aneka Tambang. Jika digabung aset perusahaan-perusahaan di bawah Mind ID ini mencapai Rp 180 triliun. Keuntungan mereka sangat besar. Freeport mulai tahun 2022 diproyeksikan meraup untung di atas US$ 2 miliar, jika pabrik smelter ANTM beroperasi laba bersih perusahaan itu tujuh kali lipat dari sekarang yang hanya mencapai Rp 365 miliar. Sementara PTBA meraup untung Rp 1 triliun meskipun di tengah pandemik.
Dana CSR yang mereka keluarkan beragam sesuai dengan besar-kecilnya usaha. Di tengah pandemic Covid-19 ini saja, MIND ID yang sebelumnya bernama Inalum bersama anak usahanya telah mengeluarkan dana bantuan sebesar Rp 65,801 triliun untuk alat pelengkap diri (APD), masker, fasilitas rumah sakit (ANTAM dan PT Timah). Dari jumlah Rp 65,801 triliun, sekitar Rp 26,80 triliun berasal dari PT Freeport. Dana bantuan ini semua dialokasikan untuk rakyat sekitar wilayah operasi tambang untuk seluruh daerah operasi anak usaha Mind ID.
Freeport Indonesia adalah salah satu anak usaha Inalum yang paling besar dana CSR-nya. Terhitung sejak tahun 1992-2018, dana CSR Freeport Indonesia sudah mencapai US$1,8 miliar dan kemungkinan sampai tahun 2020 sudah mencapai US$2 miliar. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 14.000/dolar sudah mencapai Rp 28 triliun. Ini tentu dana CSR yang sangat besar. Mulai tahun 2020, pembagian dana CSR Freeport Indonesia sudah dibagi antara Freeport Indonesia dan Mind ID.
Baca Juga: Heboh Pengusiran Dirut di DPR, Ini Profil PT Inalum
Ferdy mengatakan jika DPR mengontrol dana CSR ini, besar kemungkinan terjadi potensi korupsi dan ini adalah bentuk pencaplokan terhadap hak rakyat Papua. DPR fokus saja bekerja untuk daerah pemilih melalui dana reses yang cukup besar untuk setiap anggota. Alasan DPR untuk memantau kinerja CSR Mind ID juga tak masuk akal, karena daerah operasi Mind ID tidak tersebar di semua provinsi di Indonesia. Daerah operasi Mind ID hanya ada di beberapa tempat, seperti Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Halmahera dan Papua. []
