Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mufti Anam menyoroti penyerapan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir tegas dalam mengevaluasi BUMN beserta seluruh anak usahanya yang mendapatkan dana tersebut.
“Kami ingin efektivitas PMN dalam meningkatkan kinerja BUMN benar-benar diperhatikan. PMN dalam lima tahun terakhir ada kisaran Rp 130 triliun,” ujar Mufti di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: 7 BUMN Alami Kerugian, Salah Satunya Perum Bulog
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2015-2018 total alokasi dana PMN sebesar Rp130,3 triliun. Namun realisasi penyerapan hanya mencapai Rp 117 triliun.
Menurutnya, ada dana PMN yang belum terserap lumayan besar, termasuk di BUMN sektor pangan yang sebenarnya ditugaskan untuk memacu produktivitas komoditas pertanian serta menyejahterakan petani rakyat.
Mufti mengatakan Erick Thohir dapat mencari tahu bagaimana kinerja Perkebunan Nusantara (PTPN) Group beserta sejumlah anak usahanya seusai mendapat PMN yang mencapai Rp 3,5 triliun sejak 2015.
“Lompatan kinerjanya belum terasa. Kalau memang biasa-biasa saja, perlu ada mekanisme reward and punishment yang jelas. Dan ke depan harus dibikin kontrak, setelah PMN kalau kinerja tidak berkembang, evaluasi direksinya," kata dia.
Mufti juga menyarankan agar pemerintah ke depan dalam menyalurkan PMN membuat skema bisnis secara lebih matang. Misalnya, pengembangan bioetanol di lingkungan PTPN yang memanfaatkan produk turunan tebu.
Karena, kendati pendirian pabrik yang didanai PMN untuk mengurangi impor BBM, tetap saja PTPN kesulitan mendapatkan pasar karena alotnya negosiasi dengan Pertamina. []