DPR Harap Pemerintah Jadi Pemimpin Sejati Saat Pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Aher meminta pemerintah menjadikan peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bangkit dari krisis.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Foto: Dokumen Netty Aher)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menjadikan peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia sebagai momentum bangkit dari krisis.

"Jadilah the true leader atau pemimpin sejati, pengayom dan pembimbing rakyat keluar dari cengkeraman pandemi Covid-19," kata Netty melalui siaran pers yang diterima Tagar, Senin, 18 Agustus 2020.

Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki magnet untuk menyatukan energi potensial rakyat menjadi energi kinetik kebangkitan, bersatu melawan pandemi Covid-19

Menurut Netty, saat ini bangsa Indonesia sedang menuju krisis multidimensi yang meliputi krisis ekonomi, kesehatan, keamanan, budaya dan kepemimpinan.

"Jika kita ingin keluar dari krisis, maka kita membutuhkan pemimpin yang memiliki magnet untuk menyatukan energi potensial rakyat menjadi energi kinetik kebangkitan, bersatu melawan pandemi Covid-19. Dengan begitu, Indonesia maju tidak hanya angan-angan," ujarnya.

Netty mengatakan, HUT ke-75 RI harus dimaknai sebagai upaya membebaskan bangsa dari segala jenis penjajahan.

"Dulu para pahlawan berperang untuk memerdekakan bangsa, jangan sampai saat ini, secara sadar atau pun tidak, kita justru dijajah bangsa lain dengan cara dan model yang berbeda," kata dia.

Dia berpandangan, salah satu faktor yang dapat membuat Indonesia lemah adalah ketidakmampuan menentukan arah bangsa sendiri dan selalu mengikuti kepentingan asing.

"Jika ini terjadi, maka anak cucu kita akan mewarisi negara yang lemah yang dengan mudah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan bangsa lain," ucapnya.

Lantas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mengingatkan agar pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat dan menyelesaikan problem yang menjadi tanggung jawab negara.

"75 tahun merdeka bisa jadi belum bermakna apa-apa saat rakyat sebagai pemilik sah negeri ini masih didera kemiskinan, kebodohan dan kesengsaraan," ujar Netty.[]

Berita terkait
Bocoran Hasil Pertemuan DPR - KSPI Bahas Omnibus Law
Berikit bocoran hasil pertemuan DPR dan KSPI yang membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada 18 Agustus 2020.
DPR Minta Subsidi upah Pekerja Tak Diskriminatif
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tidak diskriminatif dalam pemberian subsidi upah ke pekerja swasta.
PKS: Pemerintah Tak Serius Tangani Riset Inovasi
PKS berharap peringatan Hakteknas menjadi pemacu dan pemicu lahirnya hasil riset dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.