DPR: Aktor Intelektual Ricuh Papua Seret ke Pengadilan

Adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam kericuhan di Papua harus diungkap demi rasa keadilan rakyat Papua.
Pemkot Makassar bersama Warga Papua saat apel kebangsaan di depan Monumen Mandala Kota Makassar. (Foto: Tagar/Lodi Aprianto)

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan adanya dugaan keterlibatan pihak asing dalam kericuhan di Papua harus diungkap demi rasa keadilan rakyat Papua.

"Semua pelaku atau dalang dan aktor intelektual baik di dalam maupun di luar negeri harus bertanggung jawab, dan diseret ke pengadilan sebagai bentuk keadilan masyarakat Papua," kata Abdul ketika dihubungi, Senin, 2 September 2019.

Dia mengatakan masalah Papua seolah tidak berujung. Mereka yang terlibat harus dihukum agar menimbulkan efek jera.

"Harus dilihat juga penegakan hukum di seluruh Tanah Air Republik Indonesia," ucapnya.

Dia menuturkan akan berbicara dan mempertanyakan dengan mitra komisi I DPR RI terkait Papua dan berbagai hal yang menjadi perhatian publik sesuai dengan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.

Abdul menyatakan perdebatan akan terus bergulir jika tidak ditemukan dalang dari kisruh Papua tersebut.

"Jadi Insya Allah hari Kamis (5/9/2019), kami akan bahas bersama Menhan, Menlu, Menkominfo dan Kepala BIN sebagai mitra Komisi I DPR RI, bagaimana solusi permasalahan Papua dan penyelesaiannya,"kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa hasil dari intelijen menunjukkan ada keterlibatan pihak asing dalam serangkaian peristiwa kerusuhan di Papua. []

Berita terkait
Tawa Pecah di Antara Brimob Kepri dan Bocah di Papua
Tawa pecah di antara bocah cilik dan anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) Polda Kepulauan Riau (Kepri) di distrik Sentani, Jayapura, Papua.
Lenis Kogoya: Kabar Bohong Bikin Papua Ribut
Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya meminta warga di Papua dan Papua Barat tidak termakan kabar bohong.
Sepak Terjang Benny Wenda, Dalang Rusuh Papua
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut sosok Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua.
0
Kesehatan dan Hak Reproduksi Adalah Hak Dasar
Membatasi akses aborsi tidak mencegah orang untuk melakukan aborsi, hal itu justru hanya membuatnya menjadi lebih berisiko mematikan