Jakarta - Kemampuan penulisan press release dan kehumasan penting dimiliki oleh pegawai pemerintahan, khususnya menjelang tahun politik 2024. Hal itu ditegaskan Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (PolPUM), Imran dalam Kegiatan Bimtek Pers Release dan Kehumasan yang digelar di GH Universal Hotel Bandung, Kamis, 7 Oktober 2021.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai internal Ditjen Politik dan PUM, perwakilan stake holder, dan unsur Pemda Provinsi Jawa Barat. Menurutnya perkembangan pola penyampaian informasi dan media menjadikan pemerintah sering kali gagap dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Informasi tersebut sering kali tidak tersampaikan secara utuh sehingga menjadi bola liar di masyarakat. “Pada era posttruth banyak potensi hoax yang beredar, selaku pegawai Ditjen PolPum, kita selalu berhadapan dengan kondisi tersebut” tutur Imran dalam sambutannya.
Menjelang Pemilu 2024 tidak hanya pada pelaksanaannya saja yang perlu diperhatikan, namun juga berbagai tahapannya yang dimulai dalam waktu dekat ini.
Seperti halnya pada isu Ahmadiyah di Provinsi Kalimantan Barat, Imran merasa banyak berita yang simpang siur dan terlalu berlebihan.
Padahal kenyataanya di lapangan tidak demikian, hal tersebut dimungkinkan karena Pemerintah Daerah tidak proaktif untuk memberikan diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.
Pihaknya juga menilai terlebih lagi menjelang tahun Politik 2024 maka akan semakin berat tantangan ke depannya. “Menjelang Pemilu 2024 tidak hanya pada pelaksanaannya saja yang perlu diperhatikan, namun juga berbagai tahapannya yang dimulai dalam waktu dekat ini, sehingga bimtek ini dapat bermanfaat” jelasnya dalam sambutan.
Pada kegiatan tersebut hadir sebagai pengisi materi dan narasumber dari berbagai pihak diantaranya media, dan para ahli. Para pemateri tersebut menjelaskan mengenai teknis penulisan pers release dan media penyampaian informasi. Rencananya kegiatan tersebut berlangsung dari Kamis, (7/10) hingga Sabtu, (9/10).[]