Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) mengklaim sudah melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Caranya melalui program, sebagaimana tuntutan Gubenur dan Wakil Gubernur Jabar kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
"Selama 100 kerja, berbagai program telah mulai dilaksanakan. Program tersebut diorientasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jabar," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Bandung, Rabu 19 Juni 2019.
Artikel lainnya: Beda Aturan Tenaga Kerja Asing Era Jokowi dan SBY
Program yang dia maksud antara lain, Program Smart Nakertrans, Program Migran Juara dan Program Milenial Juara.
Menurut Afriandi, Smart Nakertrans bertujuan memberikan pelayanan paripurna bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui pembenahan penyelesaian sengketa hubungan industrial.
"Sebenarnya ini merupakan program re-shaping para mediator untuk kembali pada fungsinya sebagai juru damai dalam perselisihan hubungan industrial," katanya.
Kemudian pembenahan sistem pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan agar lebih banyak perusahaan atau pemberi kerja patuh pada aturan.
Kemudian, Disnaker Jabar mengupayakan revitalisasi lembaga kerja sama tripartit dan dewan pengupahan yang bertujuan mengakomodir seluruh pihak, baik organisasi pemberi kerja maupun pekerja.
"Upaya percepatan kebijakan pengupahan dan reformasi kebijakan pengupahan pun sudah dilakukan Disnaker Jabar," kata dia.
Hal ini terbukti dengan jumlah masalah pengupahan bisa dikurangi, seperti terbitnya SK Gubernur berkaitan dengan polemik pengupahan di beberapa wilayah.
Seperti di Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor.
"Serta diterbitkannya SK Gubernur tentang upah minimum khusus perkebunan," jelas Afriandi.
Disnaker Jabar juga sudah melakukan pembenahan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memastikan seluruh hak para pekerja.
Artikel lainnya: Irma Suryani Chaniago Cocok Jadi Menteri Tenaga Kerja
Hal ini penting mengingat masih ditemukan permasalahan jaminan sosial yang dialami oleh para pekerja.
"Terakhir, membangun Program Smart Tans dan membangun layanan informasi ketenagakerjaan serta mengembangkan program khusus desa, Program DCL atau Demo Creation of Labour," terang dia.
Program Migran Juara diklaim sebagai bagian dari strategi mengurangi tingginya angka pengangguran di Jabar. Dan mengatasi berbagai masalah, keluhan yang dialami oleh pekerja migran asal Jabar.
"Program Migran Juara ini dirancang untuk beberapa skema utama, diantaranya membangun gedung untuk Jabar Migrant Service Center, restrukturisasi dan reorganisasi dua bidang, adanya sistem navigasi migrasi dan akan diaktifkan Badan Koordinasi Sertifikat Profesi Daerah (BKSPD)," bebernya.
Program Milenial Juara, bertujuan untuk mempersiapkan Jabar memasuki era Internet of Things dan era teknologi 4.0.
"Di era tersebut diprediksi akan terjadi pergeseran jenis jabatan kerja yang diakibatkan dari revolusi teknologi berbasis internet. Banyak sekali jabatan kerja atau profesi yang ada saat ini yang nantinya tak akan ada lagi di era 4," tambah dia.
Artikel lainnya: Kementerian PUPR Uji Sertifikasi 4.524 Tenaga Kerja Konstruksi
Langkah konkret untuk mempersiapkan hal tersebut Disnaker akan mengaktifkan Komite Pelatihan Vokasi Daerah, melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dua balai latihan ketenagakerjaan.
Kemudian memfungsikan kembali balai-balai pelatihan, membangun network lembaga keuangan dan pastinya akan lebih banyak lagi menyelenggarakan job expo untuk kelompok milenial.
"Dengan begitu saya yakin Disnaker Jabar mampu menjadi OPD terdepan untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin seperti yang diminta oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum," tutur dia.[]
