Jakarta - Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latief memaparkan penandatanganan kontrak di awal tahun dilakukan sebagai upaya mempercepat pemerataan BTS 4G.
Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun
Percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) merupakan salah satu pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi Informatika telah menetapkan empat pilar utama, yaitu: pembangunan infrastruktur digital secara massif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pengembangan talenta digital.
"Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun," jelas Anang Latief dalam Konferensi Pers Virtual Penandatangan Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur BTS 4G 2021 di Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021.
Menurut dia penandatanganan kontrak payung 2 dari 5 paket bersama tiga konsorsium untuk penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. "Hari ini tentunya kami mendapatkan tugas yang luar biasa besar, kami memulai sebuah pekerjaan besar yang sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun lalu, untuk menandatangani dua paket pekerjaan di mana total menjadi ada 5 paket," jelasnya.
Dirut Anang Latif menyatakan dua paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh tiga konsorsium antara lain Fiber Home, PT Telkom Infra dan Multi Trans Data. "Ketiga konsorsium inilah yang setelah melalui proses seleksi yang ketat, menurut laporan dari kelompok kerja pengadaan yang paling layak untuk dikerjakan dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh kami," jelasnya.
Adapun paket 1 dan paket 2 meliputi wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Maluku atau disingkat paket 1 dan paket 2 wilayah non Papua sebanyak 2,700 desa dan kelurahan.
"Harapannya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, Kominfo bisa memulai sebuah pekerjaan yang mulia untuk memastikan proses transformasi digital ini bisa segera dimulai dan bisa dinikmati oleh seluruh sektor, oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia," tandas Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Dirut Anang Latif menegaskan pemerataan BTS 4G merupakan komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang di Indonesia ini masih tertinggal dengan adanya transformasi digital. "BAKTI Kementerian Kominfo menerima tugas pertama yakni menyelesaikan persoalan infrastruktur yang masif, " tuturnya.
Menurut data BAKTI Kementerian Kominfo, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah Non-3T. []
Baca juga:
