Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggenjot pemerataan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang berpotensi besar dalam memacu peningkatan ekonomi nasional (PEN). Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyaksikan penandatanganan kontrak payung antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo dengan Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data untuk penyediaan infrastruktur BTS 4G.
"Penandatanganan kontrak hari ini merupakan realisasi nyata dari rencana pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan salah satu agenda prioritas percepatan transformasi digital nasional," ujarnya dalam konferensi pers virtual penandatangan kontrak payung penyediaan infrastruktur BTS 4G 2021 dari Jakarta, Jumat, 29 Januari 2020.
Menteri Johnny menyatakan saat ini masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G. Angkat tersebut merupakan jumlah dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Penandatanganan kontrak hari ini merupakan realisasi nyata dari rencana pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, yang merupakan salah satu agenda prioritas percepatan transformasi digital nasional
"Connecting the unconnected adalah spirit yang terus dipegang oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan rasio internet link dan menutup dan memperkecil kesenjangan digital, to close the digital divide di Indonesia," jelasnya.
Menurut Menteri Kominfo, ketersediaan jaringan 4G amat krusial untuk layanan internet dan telekomunikasi yang lebih baik. "Karenanya, Kementerian Kominfo mengupayakan penyediaan infrastruktur ini untuk selesai pada tahun 2022, atau sepuluh tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2032, jika dilakukan biasa-biasa saja," tandasnya.
Ia menyatakan lelang itu telah berlangsung sejak kuartal ke-4 tahun 2020 lalu. Hal itu menjadi bagian dari upaya mendorong aliran ekonomi nasional.
Penandatanganan dilakukan untuk dua dari lima paket pekerjaan pembangunan BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo. "Dengan penandatanganan kontrak payung ini maka aktivitas pekerjaan dilakukan agar masyarakat tidak menunggu. Apalagi ini juga akan mendorong mengalirnya kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan mengambil bagian dalam penanganan pandemi Covid-19," tutur Menteri Johnny.
Menurut dia pekerjaan yang dilaksanakan di tengah darurat kesehatan ini perlu dilakukan dengan cermant dan disiplin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Saya diinformasikan paket ini setidaknya akan merangsang dan mendorong belanja negara lebih dari Rp7 Triliun atau USD 0,5 Miliar. Dari Rencana Belanja Kementerian Kominfo sampai tahun 2024 nanti pada kisaran sekitar USD 7,5 Miliar atau Rp 107 sampai Rp 108 Triliun. Yang didanai melalui bauran kebijakan pembiayaan melalui Universal Service Obligation dan Penerimaan Negara Bukan Pajak," jelasnya.
Infrastruktur digital yang tangguh merupakan prasyarat untuk transformasi digital yang lebih merata dan menyeluruh. Koneksi internet dan jaringan telekomunikasi yang baik akan meningkatkan partisipasi publik di ruang digital sekaligus memperluas akses masyarakat untuk memperoleh manfaat digitalisasi.
"Dalam jangka panjang, hal ini tidak saja dapat mempercepat pulihnya perekonomian Indonesia, namun juga dapat meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia serta menghantar perjalanan bangsa kita menjadi bangsa digital yang berdaya," tuturnya.
Penandatanganan kontrak payung ini dilakukan oleh Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, dengan penyedia yang diwakili oleh Huang Liang dari Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data. []
Baca juga:
