Digitalisasi Kartu Prakerja Tekan Praktik Korupsi

Co-Founder Katadata Insight Center Metta Dharmasaputra menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa menekan praktik korupsi
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Foto: Antara)

Jakarta - Co-Founder Katadata Insight Center Metta Dharmasaputra menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi dalam implementasi kebijakan. 

Dalam seminar virtual bertemakan kupas tuntas Kartu Prakerja, Metta mendorong bagaimana program itu dijalankan untuk menjadi terobosan digital ekosistem dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. 

Kenapa tidak cash, Kartu Prakerja memang didesain bukan untuk bansos, tapi untuk pelatihan.

"Ini sebuah gerakan yang justru meminimalkan korupsi. Karena tidak ada aliran uang yang keluar, tidak ada cash yang keluar," kata Metta di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. 

Dia menjelaskan program itu berbeda dengan bantuan sosial dan mempunyai sasaran untuk meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045.

Baca juga:  Pemerintah Hentikan Paket Pelatihan Kartu Prakerja

"Kenapa tidak cash, Kartu Prakerja memang didesain bukan untuk bansos, tapi untuk pelatihan. Kita harus ada satu pemahaman bahwa ini disusun tidak dalam kondisi normal," ujarnya. 

Metta menambahkan terobosan digital dalam implementasi Kartu Prakerja ini perlu terus didorong karena para pencari kerja saat ini adalah generasi muda yang siap terjun di era digital. 

"Ini sebuah terobosan yang jangan sampai dia layu sebelum berkembang dengan sehat. Saya malah bersyukur ini ada percepatan digitalisasi dengan adanya Covid-19. Jadi saya kira kita justru harus apresiasi," katanya. 

Baca juga: KPK Kuak Konflik Kepentingan dalam Kartu Prakerja

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jendral PP KAGAMA AAGN Ari Dwipayana mengatakan Kartu Prakerja harus dilihat sebagai refomasi atau terobosan dalam suatu kebijakan (policy reform).

Selama ini, menurut Ari, Indonesia menghadapi problem struktural di mana adanya ketidakseimbangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia. 

"Perlu ada jembatan yang bisa menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem struktural yang puluhan tahun kita hadapi," kata Ari. 

Meski demikian ia mengakui bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja masih memiliki ruang-ruang untuk penyempurnaan dan perbaikan. 

Menurut dia, suatu kebijakan atau inovasi harus terbuka terhadap adanya kritik untuk perbaikan atau evaluasi agar pelaksanaan program pemerintah dapat semakin optimal. 

"Masih ada ruang-ruang yang mungkin ada penyempurnaan dan perbaikan. Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk membuat policy reform itu semakin baik," katanya. []

Berita terkait
Kartu Prakerja Dihentikan, PAN: Evaluasi Total
PAN mengapresiasi niatan pemerintah untuk menghentikan program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kartu Prakerja.
Istana Ogah Tanggapi Temuan Kartu Prakerja KPK
Pihak Istana enggan menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja.
PAN Minta Temuan KPK Soal Kartu Prakerja Dilanjutkan
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi terus menindaklanjuti temuan yang ada pada Program Kartu Prakerja.