Pemerintah Hentikan Paket Pelatihan Kartu Prakerja

Denni meminta seluruh mitra platform digital untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mencabut dan hentikan paket penjualan.
Ilustrasi - Pelatihan online Kartu Prakerja. (Foto: Instagram/@prakerja.go.id)

Jakarta - Beredar surat pernyataan pemerintah ingin menyetop paket program pelatihan Kartu Prakerja. Dalam selembar kertas elektronik, tertulis keputusan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Surat itu ditujukan kepada mitra penyedia layanan yang menyediakan paket pelatihan di program tersebut.

"Manajemen pelaksana memutuskan untuk menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan oleh mitra platform digital agar pelaksanaan program Kartu Prakerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Denni dalam surat pemberitahuan yang diterima Tagar, Kamis, 2 JULI 2020.

Di dalamnya juga ditulis bahwa terdapat empat temuan dalam evaluasi yang telah dilakukan.

Dengan adanya keputusan tersebut, Denni meminta seluruh mitra platform digital untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk mencabut dan menghentikan penjualan paket pelatihan.

Surat keputusan ditujukan bagi mitra prakerja, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru dan Tokopedia.

Beberapa poin yang menjadi temuan dari evaluasi, beberapa diantaranya yakni:

Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital.

Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan. []

Baca juga: Kartu Prakerja Tak Bikin Puas, Istana Janji Perbaiki

Baca juga: Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan

Berita terkait
Istana Ogah Tanggapi Temuan Kartu Prakerja KPK
Pihak Istana enggan menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja.
PAN Minta Temuan KPK Soal Kartu Prakerja Dilanjutkan
Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi terus menindaklanjuti temuan yang ada pada Program Kartu Prakerja.
KPK Kuak Konflik Kepentingan dalam Kartu Prakerja
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak konflik kepentingan, sekaligus menyampaikan tujuh rekomendasi pelaksanaan Kartu Prakerja.