Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Daddy Rohanady menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Indramayu, Suhendi oleh KPK dampak dari mahalnya ongkos kampanye saat Pilkada. Sehingga, biasanya kepala daerah yang berhasil menjabat akan mencari cara untuk mengembalikan modal saat kampanye.
“Saya turut prihatin, karena kebetulan Indramayu Daerah Pemilihan (Dapil) saya. Saya menyayangkan kejadian ini, karena belum lama kan kepala daerah di Jabar juga kena OTT KPK, terlepas dari berbagai hal yang melatarbelakangi kasusnya,” tutur dia saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Selasa 15 Oktober 2019.
Menurut Daddy, tak dipungkiri bahwa paradigma di kalangan politisi, pejabat negara (kepala daerah) pola pikirnya masih bagaimana caranya segera mengembalikan modal atas apa yang sudah dikeluarkan saat kampanye kemarin.
Biasanya modal uang yang besar hingga hutang budi terhadap tim suksesnya yang telah membantu memenangkan pejabat, politisi tersebut biasanya yang mendorong untuk melakukan tindakan korupsi dan bentuk penyelewengan lainnya.
“Inikan biasanya menjadi pendorong orang untuk memainkan anggaran,” kata dia.
Bisa juga, karena ada hutang budi untuk modal sosial yang telah dihidupkan tim sukses. Sehingga politisi atau kepala daerah yang menang dalam Pilkada, secara tidak langsung harus membayar hutang tersebut dengan kembali memberdayakan tim suksesnya biasanya dengan memberikan proyek tertentu.
Biasanya kepala daerah yang berhasil menjabat akan mencari cara untuk mengembalikan modal saat kampanye
“Disanalah biasanya godaannya besar. Konflik kepentingan besar bagi kepala daerah,” terang dia.
Hitungan logika pun ujar Dady, dari porsi APBD Kabupaten Indramayu sekitar Rp 3 sampai Rp 4 triliun untuk level Kabupaten Indramayu cukup besar. Sehingga, besar godaannya untuk melakukan penyelewengan.
“Hitungan APBD itu godaanya besar, APBD Kabupaten Indramayu yang sekitar Rp 3 atau Rp 4 triliun itu kan uang semua tidak campur koran atau daun. Maka, kemudian ada godaan (untuk menyelewengkan) itu besar, konflik kepentingannya itu lah ada disitu,” ujar dia.
Segera Tunjuk Plt
Terlepas dari hal yang melatarbelakangi kasus OTT yang menimpa Bupati Indramayu Suhendi tersebut, Daddy mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menujuk Plt Bupati Indramayu.
Bisa langsung menunjuk Wakil Bupati Indramayu menjadi pengganti Suhendi, ataupun menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jabar untuk sekian kalinya kepala daerahnya kena OTT, sekarang menjadi provinsi yang kepala daerahnya paling banyak kena kasus korupsi
“Terlepas dari yang melatarbelakangi kasus Suhendi, yang pasti OTT KPK Bupati Indramayu pasti akan menggangu pemerintahan di Indramayu. Tetapi, mudah-mudahan dengan sistem yang ada tak akan sampai menganggu roda pemerintahan disana,” imbau dia.
Selain itu, Daddy kembali mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar tak tersandung kasus korupsi atau terkena OTT KPK. Baiknya semua kepala daerah di Jawa Barat mengikuti aturan dan sistem yang ada.
“Sistem sudah ada, maka bermainlah pada jalur yang sudah ada. Jangan sampai keluar dari jalur, atau keluar dari tugas pokoknya agar hal ini tak terjadi lagi. Jabar, untuk sekian kalinya kepala daerahnya kena OTT, sekarang menjadi provinsi yang kepala daerahnya paling banyak kena kasus korupsi,” tutup dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Partai PKB Oleh Soleh menambahkan pihaknya ikut prihatin atas kejadian operasi tangkap tangan (OTT) KPK Bupati Indramayu Suhendi. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menujuk pengganti atau pejabat sementara untuk menggantikan Suhendi.
“Pertama, saya turut prihatin atas kejadin ini. Saya pun meminta Pemprov Jabar segera menunjuk pengganti Bupati Indramayu Suhendi. Agar tidak menggangu pemerintahan di sana,” tambah Oleh Soleh. []
Baca juga:
- Ditangkap KPK, Total Kekayaan Bupati Indramayu Rp 8,5 M
- Bupati Indramayu Ditangkap KPK, Wagub Jabar Prihatin
- Bupati Indramayu Ditangkap KPK dari Rumah Orang Tuanya