Jakarta - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin mengatakan seharusnya PDIP pantas dibubarkan karena telah merugikan Indonesia. Dia juga menganggap partai tersebut telah melecehkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sudah seharusnya partai yang diduga kuat paling terkorup ini untuk segera dibubarkan karena sudah sangat merugikan negara dan merugikan moral bangsa Indonesia ini," kata Novel ketika dihubungi Tagar, Kamis, 16 Januari 2020.
Pernyataan Novel ini mengomentari sikap Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta yang terlihat marah-marah dengan seorang resepsionis di Gedung KPK, Kamis siang, 16 Januari 2020.
Sudah seharusnya partai yang diduga kuat paling terkorup ini untuk segera dibubarkan.
"Kalau memang itu yang terjadi, PDIP melakukan arogansi seperti itu adalah pelecehan terhadap KPK dan hal ini tidak dibenarkan dan KPK jangan sampai diintervensi," kata dia.
Novel mengatakan seharusnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Dengan PDIP yang saat ini Sekjen-nya harus dengan segera ditangkap karena sudah diduga kuat terlibat kasus suap yang sudah di-OTT (komisioner KPU Wahyu Setiawan) oleh KPK," ujarnya.
Selanjutnya, dia menjelaskan, permintaan agar PDIP dibubarkan lantaran banyaknya kader partai tersebut yang terlibat kasus korupsi. Seperti yang terjadi pada Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi. Hadi yang merupakan kader PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang diduga merugikan negara sekitar Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar.
"Track record-nya, kadernya sudah banyak yang terjerat korupsi, dari kasus BLBI diduga Megawati terlibat. Begitu juga kasus e-KTP diduga kuat Puan Maharani terlibat dan sekarang Sekjen-nya Hasto diduga terlibat, serta kasus-kasus korupsi lainnya banyak menjerat oknum kader-kadernya sampai oknum bupatinya pun pernah sampai triliunan juga terlibat korupsi," kata Novel.
Lantas dia mempertanyakan kinerja KPK yang dianggap terlalu tunduk pada PDIP. Lambatnya proses penggeledahan juga dianggap Novel karena PDIP merupakan partai penguasa.
"Karena PDIP ini partai penguasa di mana presidennya dari PDIP serta ketua DPR-nya juga PDIP begitu juga menteri terbanyak dari PDIP. Dengan ini kinerja KPK juga perlu dipertanyakan, jangan nurut saja dengan PDIP. KPK dilemahkan padahal negara ini tidak boleh kalah dengan korupsi," ucapnya.
