Magelang - Sebanyak 372 desa dan kelurahan di Kabupaten Magelang menerima bantuan paket Jogo Tonggo Kit senilai Rp 2,9 Miliar dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Bantuan tersebut berupa paket alat-alat kesehatan.
Yang artinya satu desa/kelurahan satu Kit dengan nilai aset sebesar Rp 2.934.894.000.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magelang, Retno Indriastuti mengatakan, paket tersebut diterima oleh seluruh desa di Kabupaten Magelang.
"Yang artinya satu desa/kelurahan satu Kit dengan nilai aset sebesar Rp 2.934.894.000," kata Retno, di sela penyerahan bantuan oleh Komisi A DPD Provinsi Jawa Tengah, 26 Juni 2020.
Retno menyebutkan, isi dari paket tersebut diantaranya masker kain 1000 lembar, baju APD 10 unit, thermogun satu unit, modul dan juknis tiga unit, sepatu boots 10 pasang, sarung tangan 10 pasang, sprayer satu buah, handsanitizer 50 liter dan disinfektan 30 liter.
Paket itu sendiri baru akan diserahkan kepada desa dan kelurahan Sabtu, 27 Juni 2020 hingga Rabu, 1 Juli 2020.
Bupati Magelang, Zaenal Arifin berharap, paket bantuan tersebut dapat memutus mata rantai Covid-19 yang ada di Kabupaten Magelang. Dia juga menyebut, saat ini Kabupaten Magelang berada dalam zona orange setelah jumlah pasien Covid-19 terus berkurang.
"Harapan kami ini bisa terus ditingkatkan sehingga jumlahnya semakin sedikit bahkan nantinya sudah tidak ada lagi masyarakat yang terpapar Covid-19. Tinggal nanti kita yang menjaga diri dari para pendatang saja," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Komisi A DPD Provinsi Jawa Tengah, Soenarno mengatakan, masih akan ada banyak bantuan yang siap diberikan kepada masyarakat di bulan Juli.
"Jadi kami di provinsi, Pak Gubernur dan DPRD sudah sepakat. Dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19 ini, kalau memang sudah memungkinkan ya harus segera dicairkan. Karena memang dana ini sangat ditunggu oleh masyarakat," katanya.
Soenarno juga mengingatkan para kepala desa penerima bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten agar amanah.
"Saya harap dalam situasi seperti ini, para Kepala Desa bisa mempertanggung jawabkan laporan bantuan yang sudah diterima," ucapnya. []
