Jakarta - Tidak seperti biasanya, Denny Siregar, pegiat media sosial yang selalu mendewakan Presiden Jokowi kali ini mulai mengkritik pemimpin idolanya itu. Denny menyoroti langkah pemerintah yang terkesan menyewa para buzzer untuk mempopulerkan Omnibus Law.
Trending topik di Twitter itu hanya kerjaan orang-orang medsos yang maenan proposal.
"Pak Jokowi, kalau menteri-menteri bapak hanya mengandalkan bot untuk ciptakan trending di Twitter sebagai komunikasi, situasi terus begini," tulisnya dalam akun @Dennysiregar7, Selasa 13 Oktober 2020.
Menurut penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi itu, menyewa para buzzer untuk menarasikan Omnibus Law agar menjadi trending di media sosial tidak lagi ampuh. Katanya, metode tersebut sudah terbilang kuno dan tidak berfaedah.
"Trending topik bukan komunikasi, tapi hanya angka supaya proposal dihargai. Itu model lama. Ubah cara komunikasi, bangun narasi. Itu lebih berguna sekarang ini," imbuhnya.
Baca juga: Dinasti Politik Jokowi Meniru SBY, Mega atau Denny Siregar?
Pria kelahiran Medan, 47 tahun silam itu menyarankan Presiden Jokowi agar mengoptimalkan tim juru bicara sebagai perpanjangan lidah kepada publik. Baginya, daripada menyewa buzzer, Omnibus Law lebih tepat disosialisasikan oleh pakar yang ahli di bidangnya.
"Harusnya untuk kerjaan sebesar Omnibus Law ini, gerakkan para jurubicara yang sudah ditatar untuk memahami UU. Seperti kampanye. Ada Adian, Yasonna, Irma Chaniago dan orang-orang yang bisa berdebat dan paham masalah. Trending topik di Twitter itu hanya kerjaan orang-orang medsos yang maenan proposal," tuturnya.
Pantauan Tagar, beberapa hari belakangan trending topik di Twitter terlihat beragam seputar isu Omnibus Law. Salahsatunya yang paling menjadi sorotan netizen adalah hastag #OmnibusLawHalal. Cuitan sejumlah akun tentang hastag tersebut terbilang hampir seirama dan banyak dicibir linimasa.
Sebelumnya: Jokowi Jelaskan UU Cipta Kerja, Netizen: Cuti Khitanan Pak?
Presiden Joko Widodo bahkan juga telah turun tangan menjelaskan manfaat Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mengundang reaksi publik berupa unjuk rasa di berbagai daerah. Jokowi menepis adanya informasi yang menafsirkan UU Cipta Kerja meniadakan cuti karyawan.
"Kemudian adanya kabar yang menyebutkan, semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," sebut Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 9 Oktober 2020.[]
