Oleh: Denny Siregar*
Sejak dibentuk tahun 2002, kontroversi selalu berada di sekitar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perjalanan KPK dalam pemberantasan korupsi tidak mulus. Begitu banyak peristiwa yang meledak ke publik mulai dari dipenjaranya Antasari Azhar, "Cicak versus Buaya", sampai kisah Abraham Samad yang diduga fotonya beredar dengan seorang wanita di ranjang.
Masuk ke episode baru, isu ada kelompok Taliban di dalam KPK semakin menggema. Kuatnya dominasi Novel Baswedan ditubuh KPK, memunculkan banyak pertanyaan karena diduga ia dan kelompoknya menguasai semua kasus yang ada.
Semakin heboh ketika sebuah surat dari internal KPK keluar mempertanyakan perekrutan penyidik independen tanpa melalui proses yang benar. Ada indikasi satu kelompok di dalam ingin menguasai KPK dan menyingkirkan penyidik dari Polri dan kejaksaan.
Keberadaan LSM pembela KPK pernah dipertanyakan oleh Ahli Hukum Pidana Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita. Romlli menuduh Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah salah satu tentakel KPK untuk pembentukan opini. Ia bahkan menuduh ICW dibayar KPK, dan tentu saja tuduhan ini dibantah oleh ICW.
KPK memang "kendaraan berbahaya". Karena ia sudah tergambarkan "suci", maka siapapun yang ditembak KPK berarti penjahatnya. Dan ruang tanpa salah ini dimanfaatkan betul oleh KPK dalam permainan opini publik melalui media.
Sejak pembentukannya, KPK berhasil meraih kepercayaan masyarakat masalah pemberantasan korupsi.
Tetapi keberhasilan berkelanjutan KPK dalam OTT (operasi tangkap tangan) sekarang dipertanyakan. Kenapa KPK hanya bisa OTT tanpa bisa mengungkap kasus yang lebih besar? Apakah OTT itu sekadar pesanan untuk pengalihan kasus besar yang sengaja disembunyikan?
Setelah Pilpres 2019 yang terbagi dua kubu, KPK diduga menjadi "senjata politik" untuk menjatuhkan kelompok yang berlawanan. Dan ini disadari benar, sehingga KPK harus mulai dibersihkan dari kepentingan-kepentingan.
Akhirnya dibentuklah Panitia Seleksi (Pansel) KPK untuk memulai kembali memilih calon pimpinan.
Tetapi kinerja Pansel pun sekarang diserang. Melalui LSM-LSM (lembaga swadaya masyarakat), kerja Pansel pun terus digugat. Mulai isu ada keberpihakan sampai ada permainan terus digaungkan melalui media. Bahkan wadah pegawai KPK ikut-ikutan bersuara keras menekan Pansel, meski sebenarnya itu diluar tugas mereka.
Keberadaan LSM pembela KPK ini pernah dipertanyakan oleh Ahli Hukum Pidana Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita. Romlli menuduh Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah salah satu tentakel KPK untuk pembentukan opini. Ia bahkan menuduh ICW dibayar KPK, dan tentu saja tuduhan ini dibantah oleh ICW.
Sekarang sudah terpilih 20 calon pimpinan KPK. Ini pun menyisakan masalah, sampai penasihat KPK Mohammad Tsani menyatakan akan mundur kalau Capim KPK yang terpilih bermasalah.
Ributnya pemilihan KPK ini memunculkan banyak isu. Salah satunya adalah kelompok Taliban yang selama ini menguasai KPK dan digunakan sebagai senjata untuk kepentingan mereka, mencoba dengan segala cara membangun opini lewat media bahwa kinerja Pansel bermasalah.
Bahkan Jokowi diseret-seret dalam masalah ini, dipaksa membekukan kinerja Pansel.
Bagaimana kisah akhir "perang" dalam KPK ini? Siapa yang menang?
Jumat ini Pansel akan menyerahkan 10 nama capim KPK yang lolos seleksi. Dan keributan baru akan muncul kembali, lebih panas dari sebelumnya.
Kita tunggu saja perkembangannya sambil seruput kopi.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
