Demokrat Minta Pemerintah Jangan Berpuas Diri Meski Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar, meminta pemerintah agar tak berpuas diri usai melihat hasil survei Litbang Kompas Februari 2023.
Demokrat Minta Pemerintah Jangan Berpuas Diri Meski Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat (Foto: Tagar.id/Dw.com)

TAGAR.id, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar, meminta pemerintah agar tak berpuas diri dan terus memperbaiki kinerja usai melihat hasil survei Litbang Kompas terkini.

Berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023, tingkat kepuasan publik terhadap era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meningkat dari angka 62,1 persen kini menjadi 69,3 persen.

“Bukan berarti pemerintah sudah bisa berpuas diri. Masih banyak kinerja yang perlu diperbaiki,” kata Renanda Bachtar dalam keterangannya, Selasa, 21 Februari 2023.

Ia menyebut, sektor penegakan hukum harus menjadi konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

“Pertama, indeks persepsi korupsi yang anjlok ke angka 34, sama persis dengan 8 tahun lalu, ketika Jokowi baru mulai memimpin Indonesia. Padahal SBY dalam 10 tahun pemerintahannya, bisa meningkatkannya secara drastis dari angka 20 ke 34. 14 basis poin. Hampir dua kali lipat,” ujarnya.

Selain itu, munculnya kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi atau pejabat di bidang hukum, seperti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo.

“Bagaimana bisa seorang ajudan dibunuh oleh pimpinannya yang seorang jenderal, dan segala daya upaya dilakukan untuk menutupi kasus ini. Ada ketakutan besar dan kegeraman yang meluas dari rakyat melihat kasus seperti ini bisa terjadi,” kata dia.

“Memang ada apresiasi atas upaya Pemerintah untuk memastikan kasus ini bisa diproses. Tapi, bagi publik, ini lebih kepada fenomena gunung es. Bisa jadi banyak kasus lain yang tak terungkap karena tak ada pejabat pemerintah yang mengawalnya seperti di kasus Sambo yang dilakukan Menkopolhukam,” tuturnya.

Menurut Renanda, untuk bisa memperbaikinya, perlu komitmen kuat dari pimpinan tertinggi. Tak bisa lepas tangan, melainkan benar-benar mencermati dengan sungguh-sungguh.

“Bagaimanapun, kinerja jajaran di bawahnya di bidang hukum, tak bisa dilepaskan dari keseriusan dan kesungguhan atasannya. Masih ada waktu dua tahun, masih ada waktu untuk memperbaiki, selama komitmen tingkat atas benar-benar dijaga dan dijalankan sampai di tingkat terbawah,” lanjut Renanda.

Sebelumnya diberitakan, jajak pendapat Litbang Kompas Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei yang berlangsung 25 Januari sampai 4 Februari 2023 itu, angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 69,3 persen. []

Berita terkait
Survei Litbang Kompas Februari 2023: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden Joko Widodo Meningkat
Berdasarkan Litbang Kompas Februari 2023, angka kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin mencapai 69,3 persen.
Hasto PDIP Ingatkan Sikap SBY dan Demokrat yang Pernah Ganti Sistem Pemilu di 2008
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan SBY yang mengkritik pemerintahan yang menggulirkan perubahan sistem Pemilu.
Demokrat Sedih Lihat Survei Litbang Kompas tentang Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi
Partai Demokrat sedih melihat survei Litbang Kompas yang menyatakan pemerintah lebih fokus pada pembangunan IKN dibanding kondisi ekonomi rakyat.