TAGAR.id, Jakarta - "Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat," ujar Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, dalam keterangan tertulis, Senin, 25 April 2022.
Herzaky menyatakan hal tersebut menanggapi hasil survei Litbang Kompas bahwa Pemerintah dianggap lebih fokus pada pembangunan IKN (ibu kota negara) baru dibandingkan kondisi ekonomi rakyat.
Lebih lanjut Herzaky menilai pemerintah tidak peka terhadap kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini.
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," ujar Herzaky.
Empat bulan, kata Herzaky, rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat.
"Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Ruang publik dipenuhi perbincangan dan rencana pemerintah terkait IKN dan perpanjangan masa jabatan. Berupaya melanggengkan kekuasaan, tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," ujarnya.
Padahal, kata Herzaky, "Memenuhi kebutuhan dasar rakyat merupakan tugas utama Pemerintah. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan prioritas. Apalagi pasca-pandemi. Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya." []
Baca juga
- Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah
- Upaya Pemerintah Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Mendagri: Belanja Pemerintah Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi
- Pemerintah Berlakukan Harga Minyak Goreng Rp 14.000/Liter