TAGAR.id, Jakarta – Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengkritik pemerintahan yang menggulirkan perubahan sistem Pemilu, dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Pernyataan tersebut segera ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ia mengingatkan sikap SBY dan Partai Demokrat yang pernah mengganti sistem Pemilu pada 2008 silam
“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review,” kata Hasto kepada wartawan di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu, 19 Februari 2023.
Hasto mengatakan saat itu SBY mengganti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan sebelum Pemilu. Dia menyebut saat itu SBY mengubah sistem pemilu demi meraup keuntungan jangka pendek.
“Itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan, ternyata itu kan ditempatkan sebagai bagian dari suatu strategi kemenangan jangka pendek, sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen,” tegas Hasto.
“Bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral dan itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut,” lanjut Hasto.
Hasto mengatakan judicial review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Pasalnya, kata dia, sekarang judicial review tidak dilakukan oleh PDIP.
“Berbeda dengan judicial review sekarang, judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDIP juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review,” ujarnya.
Dia mengatakan akibat perbuatan SBY, saat ini yang terjadi adalah liberasi politik.
“Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada zaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa,” ujar Hasto. []
Berita terkait
