Jakarta - Kadiv Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean curiga Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J. Mahesa melindungi pelaku kasus korupsi Jiwasraya di balik pernyataannya terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kecuali Desmond memang ingin melindungi para rampok Jiwasraya dan ingin merugikan rakyat.
"Tujuan SBY, yang dianggap rusak oleh Desmon. Sebaiknya Desmond berhati-hati bicara, kecuali Desmond memang ingin melindungi para rampok Jiwasraya dan ingin merugikan rakyat," kata Ferdinand kepada Tagar, Selasa, 21 Januari 2020.
Ferdinand geram dengan respons Desmond yang menolak usulan Demokrat agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Keberatan Desmond membentuk pansus atas dasar SBY yang merasa dikaitkan dengan kasus Jiwasraya. "Kalau semua dipenuhi selera SBY, ya rusak negara ini," ujar Ferdinand menirukan pernyataan Desmond.
Menurut dia, didorongnya pansus Jiwasraya hadir bukan kemauan dari SBY, tetapi atas dasar agar rakyat terutama nasabah tidak dirugikan perusahaan asuransi berpelat merah tersebut. "Bukan soal gugat menggugat Jokowi, tapi ini soal keberanian membuka fakta kebenaran yang tujuannya baik bagi rakyat," katanya.
Ferdinand mengatakan SBY telah memberi amanah kepada Fraksi Partai Demokrat DPR untuk membuka skandal Jiwasraya hingga terang benderang. Dia menilai, SBY ingin skandal ini tersibak dari pelaku, kapan dilakukannya, modusnya, hingga siapa yang menikmati hasil rampokan Jiwasraya.
"Pastikan pelaku dihukum dan satu hal paling penting diantaranya uang rakyat harus kembali dan tidak boleh dirugikan. Untuk itu SBY merasa perlu dibentuk Pansus DPR karena ini skandal besar," tutur dia.
Namun, kata Ferdinand, niat SBY ingin membuka fakta kebenaran dianggap merusak oleh Desmond. Ferdinand menyebut Desmond berperilaku memalukan sebagai anggota DPR terkait pernyataannya yang mengomentari sikap SBY terhadap Pansus Jiwasraya.
"Entah apa yang merasuki Desmon hingga memberi pernyataan konyol seperti itu sebagai Anggota DPR yang harusnya terhormat," tutur dia. []
