Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu gagah di periode pertama, saat berucap pengurus partai tidak bekerja menjadi petugas partai apabila terpilih menjadi menteri.
Namun, kegagahan itu Hinca pandang melempem dan sirna seketika, tatkala Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi Menko Perekonomian dan bisa berbuat apa saja di Partai Golkar, karena merangkap jabatan sebagai ketua umum (Ketum) partai tersebut.
Kehadiran Menkumham yang hari ini dibicarakan publik, dia (Jokowi) enggak bisa diam saja.
"Catatan khusus kepada Presiden Jokowi, waktu di kabinet pertama itu diumumkannya begitu gagah 'kalau ada pengurus partai yang jadi menteri, hentikan kegiatan partai dan fokus mengurus masyarakat'. Baru di pertengahan jalan dia mulai langgar itu, ketika Airlangga Hartarto boleh. Kalau Ketum tidak langgar, otomatis semua anggota enggak ikut-ikutan kan," katanya saat ditemui Tagar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.
Baca juga: Jansen Sitindaon Adu Data Lawan Yasonna Laoly
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan saat ditemui Senin, 27 Januari 2020, di lantai 10 Gedung Nusantara I, DPR/MPR, Senayan, Jakarta. (foto: Tagar/Fernandho Pasaribu).
Dalam konteks ini Hinca menyinggung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, sebaiknya fokus mengurusi salah satu saja, tidak usah terlibat dalam persoalan caleg PDI Perjuangan yang menjadi buronan KPK, yaitu Harun Masiku.
Menurutnya, Yasonna tidak pandai menempatkan posisi. Dia kecewa betul, karena sekelas menteri malahan mengurusi calegnya yang tersandung persoalan hukum.
"Ketika seorang politisi menjadi pejabat negara termasuk menteri tadi, dia harus menghentikan seluruh kepentingan di partai dan fokus untuk semua. Dia Menkumham-nya semua orang," ujarnya.
Apabila terus dibiarkan seperti ini, pria kelahiran Asahan, Sumatera Utara itu berpandangan akan menjadi preseden buruk ke depan bagi pemerintah. Maka tak heran tidak sedikit masyarakat menilai dan mencibir kinerja Yasonna sebagai menteri tidak maksimal.
"Itu yang menjadi kesulitan. Sehingga akhirnya publik bisa membedakan 'ah sama saja kau', publik pasti bilang seperti itu. Padahal mungkin Pak Yasonna aku hari ini sebagai Ketua DPP (PDI Perjuangan)," ucapnya terheran-heran.
Baca juga: Copot Ronny Sompie, Pangi: Yasonna Laoly Bunuh Diri
Kemudian, masyarakat tidak salah jika beranggapan mengenai hal yang dilakukan Yasonna Laoly saat ini beririsan dengan konflik kepentingan, karena memiliki pekerjaan yang merangkap.
"Apalagi Menkumham yang langsung berhadapan dengan proses hukum. Banyak menteri, petugas partai yang enggak langsung (urusan partai dengan hukum). Kalau ini kan langsung soal hukum, soal-soal yang berkaitan dengan yang dikerjakan oleh penegak hukum," kata dia.
Hinca menyarankan Jokowi harus tegas, agar masyarakat tidak hilang kepercayaan kepada pemerintah. Terlebih Yasonna Laoly adalah pembantunya presiden.
Dalam hal ini, Jokowi juga tidak serta-merta harus menjadi pihak paling bersalah dengan manuver yang dilakukan oleh Yasonna.
"Jadi kalau ada publik yang bertanya, 'Pak Jokowi kenapa diam ini.' Masuk akal karena dia pembantu presiden dan yang angkat menteri itu adalah presiden. Kehadiran Menkumham yang hari ini dibicarakan publik, dia (Jokowi) enggak bisa diam saja. Tapi (publik) enggak bisa serta-merta menyalahkan Presiden Jokowi, enggak bisa. Karena ada pertanggungjawaban di bawah" ucap politikus Demokrat itu. []
