Semarang - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang, mengelar unjak rasa mengevaluasi 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin.
Aksi tersebut digelar di depan Kampus 1 UIN Walisongo yang berada tepat di Jalur Pantura, Senin 3 Februari 2020. Aksi diawali dengan titik kumpul di depan kampus 3 UIN Walisongo, yang selanjutnya long march menuju titik unjuk rasa. Ada sekitar 250 Mahasiswa yang turut terlibat dalam aksi tersebut.
Awalnya tadi malam kami diberi waktu 15 menit. Lalu turun menjadi 10 menit. Pas di lokasi jadi 5 menit.
Tepat pukul, 10.35 WIB massa memulai aksinya dengan memblokir sepertiga jalur pantura. Aksi pecah pada pukul 11.30. Ratusan mahasiswa mulai merangsek masuk memblokir jalur pantura arah Semarang-Jakarta, sepenuhnya.
Pemblokiran tersebut tak berlangsung lama. Aparat kepolisian yang berjaga, seketika mendorong ratusan mahasiswa ke titik awal.
Koordinator Lapangan, Nanang Bagus Yuliadi menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang tak sesuai kesepakatan. Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan mendapatkan ijin untuk memblokir jalur pantura selama 5 menit.
"Awalnya tadi malam kami diberi waktu 15 menit. Lalu turun menjadi 10 menit. Pas di lokasi jadi 5 menit. Akan ada rekayasa lalu lintas kata polisi. Tapi saat kami memulai malah dipukul mundur," ujarnya.
Pihaknya sengaja menggelar aksi di jalur pantura untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Tujuannya, kata Nanang, pihaknya ingin memberi sinyal pada mahasiswa seluruh Indonesia bahwa ada masalah bersama yang harus segera disikapi.
"Kami memberi sinyal pada mahasiswa bahwa ini masalah bersama. Itu juga yang menjadi alasan kami mengadakan aksi di jalur pantura," katanya.
Nanang mengatakan, ada empat tuntutan yang disampaikan pada pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Pertama, mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan iuran BPJS, serta menuntut pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Kedua, mendesak presiden Jokowi untuk mendukung penuh kinerja KPK. Lalu, meninjau kembau UU KPK, serta mengusut tuntas segala skandal korupsi yang telah menciderai demokrasi.
Ketiga, menuntut DPR dan pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan sepihak terkait pembentukan UU Omnibus Law dan mengutamakan tranparansi dengan melibatkan lebih banyak civil society.
Terakhir, menolak wacana kebijakan pemerintah tentang pencabutan subsidi LPG 3 kg sebagai solusi atas problematika skema pembagian subsidi LPG 3 kg, dan menuntut pemerintah untuk mencari kebijakan yang logis dan tepat atas problematika tersebut.
Aksi tersebut selesai pada pukul 12.00 WIB. Atas kejadian terdebut, jalur pantura dari arah Semarang-Jakarta mengalami kemacetan sepanjang 5 km. []
