Tarutung - Ratusan warga yang didominasi emak-emak dari Desa Banuaji I, II, dan IV Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, berunjuk rasa ke gedung DPRD setempat pada Senin, 16 Maret 2020.
Ikut mendampingi mereka lembaga swadaya masyarakat Pencegahan Korupsi Anggaran Pemerintah Republik Indonesia.
Mereka menuntut sikap 35 anggota DPRD Tapanuli Utara, terkait janji Bupati Nikson Nababan yang akan menurunkan tim ahli dan membantu korban pemilik lahan dampak gas beracun hidrogen sulfida di desa mereka.
Dolfri Sihombing, aktivis yang mendampingi warga dalam orasinya menyampaikan kekecewaan ketidakhadiran anggota dewan menyambut aksi mereka.
"Jika tidak ada solusi dari dewan, kami akan langsung menyampaikan aspirasi ini kepada Bapak Presiden Joko Widodo," kata Dolfri.
Sebelum ada kepastian resmi dari tim ahli yang akan diturunkan seperti kata bapak bupati, kami minta aktivitas PT SOL dihentikan
Mereka juga kembali menyerukan agar aktivitas PT Sarulla Operation Limited dihentikan, sebelum ada kepastian dari tim ahli penyebab semburan gas beracun di Desa Banuaji IV, Kecamatan Adiankoting.
"Sebelum ada kepastian resmi dari tim ahli yang akan diturunkan seperti kata bapak bupati, kami minta aktivitas PT SOL dihentikan, " kata Dolfri.
Aksi para emak-emak itu hanya diterima jajaran Sekretariat DPRD Tapanuli Utara dengan pengawalan puluhan personel kepolisian.
Rahman Situmeang Sekretaris DPRD Tapanuli Utara terima aspirasi pendemo warga Desa Banuaji I, II, dan IV Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara di gedung DPRD Tapanuli Utara pada Senin, 16 Februari 2020. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang).
Rahman Situmeang selaku Sekretaris DPRD Tapanuli Utara, berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo kepada pimpinan dewan sepulang dari agenda bimbingan teknis di Jakarta.
"Akan kita sampaikan aspirasi ini kepada pimpinan sepulang mereka dari perjalanan dinas, dalam rangka mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan pimpinan dan anggota DPRD di Jakarta," kata Rahman.
Sebelumnya warga melalui lembaga pendamping telah menemukan penyebaran polusi gas beracun hidrogen sulfida di areal persawahan warga Desa Banuaji IV, Kecamatam Adiankoting.
Dan akibat semburan gas tersebut, diduga telah menyebabkan salah seorang warga bernama Sabungan Sinaga, usia 67 tahun, meninggal dunia di areal pertanian miliknya pada 16 Mei 2019.
"Kami menduga penyebab kematian seorang petani Banuaji IV, Kecamatan Adiankoting adalah akibat polusi gas hidrogen sulfida," kata Dolfri.
Dolfri mengatakan, sesuai hasil investigasi lembaganya, ditemukan kerusakan lahan seluas 130 hektare di tiga desa, yakni Desa Banuaji I, Dena Banuaji II, dan Desa Banuaji IV.
"Yang kita takutkan ini adalah dampak kegiatan di PT SOL. Maka ini kita suarakan kepada bupati agar menghadirkan ahli dalam bidang ini," kata Donfri.
Saat itu Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan membenarkan temuan gas beracun di lokasi areal pertanian warga Banuaji IV.
"Kejadian ini tahun 2019, kami sudah surati Bapedal. Dan ditemukan di situ gas H2S yang melewati ambang batas," kata Nikson.
Untuk menuntaskan tuntutan warga pendemo, pihaknya bersama lembaga terkait akan melakukan penelitian objektif.
"Kalau ada dugaan PT SOL, kami sudah minta lembaga independen agar melakukan penelitian secara objektif. Dan tanah warga yang gagal panen akan kita bantu dari dinas sosial. Nanti ada kajian, dan sesuai keterangan kades bahwa timbulnya gas H2S baru tahun ini," kata Nikson.
Nikson menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi di areal PT SOL tepatnya di Pahae Julu.
"Maka perlu penelitian yang objektif, pernah kejadian di Pahae Juli tahun lalu. Gas H2S membuat lahan mereka kering. Jadi kita tunggu pendapat Walhi dan Kementerian ESDM," katanya. []
