Tarutung - Ratusan warga dari aliansi masyarakat luat Pahae unjuk rasa menuntut kerja sama kepada manajemen Hutama Karya, selaku penyedia jasa pembangunan bendung di Desa Parsaoran Nainggolan, Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis 19 Desember 2019.
Pembangunan bendung itu berbiaya Rp 252 miliar bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumut II.
Pengunjuk rasa menyampaikan delapan tuntutan kepada Hutama Karya, yang dilontarkan Jhon Parapat, 35 tahun dan Dala Siregar, 51 tahun dalam aksi yang dikawal aparat kepolisian dan TNI itu.
"Tenaga kerja harus diutamakan masyarakat lokal dan pemilik lahan dan pulangkan pekerja dari luar luat Pahae. Utamakan vendor lokal dari pada menjadi suplayer di dalam proyek," kata Jhon Parapat.
Mereka menuntut transparansi manajemen Hutama Karya dalam perekrutan tenaga kerja dan meminta pekerja lokal dijamini asuransi.
"Harus ada perjanjian kontrak kerja antara waktu buat pekerja lokal baik untuk Hutama Karya ataupun sub kontraktor dan didaftarkan secara resmi ke Dinasker. Dan seluruh tenaga kerja harus dilindungi BPJS Ketenagakerjaan ataupun kesehatan dari perusahaan," tegas Jhon.
Termasuk pemberian upah tenaga kerja harus sesuai UMK dan UMR sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia. Mereka juga meminta penjelasan secara terbuka terkait material yang masuk ke proyek bendungan Batang Toru.
Wewenang perekrutan tenaga kerja tergantung kepada Hutama Karya
"Evaluasi humas dan yang tidak berkompeten harus dikeluarkan dan keluarkan dana pembinaan organisasi buat seluruh organisasi yang ada di luat Pahae," kata Jhon.
Menjawab tuntutan pengunjuk rasa terlihat diterima oleh Bahtiar Sidabutar, perwakilan perusahaan Hutama Karya yang join kontrak dengan PT Rungggu Prima Jaya menangani proyek tersebut.
Bahktiar mengatakan aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pimpinannya yang berada dan berkantor di Jakarta.
"Kebetulan pimpinan kami ada di Jakarta. Tentu aspirasi ini akan kita sampaikan kepada atasan kami," kata Sidabutar.
Sempat terjadi adu argumen dari dua pihak sampai siang hari. Namun akhirnya atas kesepakatan dua pihak akan melakukan pertemuan kembali setelah bertemu dengan pimpinan Hutama Karya.
Roy Panagom Pardede, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara saat dihubungi Tagar, berharap agar masyarakat mengedepankan tujuan kemanfaatan proyek pembangunan itu.
Dia meminta kondusifitas pelaksanaan proyek dengan kerja sama masyarakat dengan saling menjaga aset yang dibangun di anggaran negara.
"Semoga masyarakat kondusif dalam menyampaikan aspirasi, " kata Roy, Kamis 19 Desember 2019.
Nada serupa dikatakan Iran Irianto Harahap, pengawas utama Balai Wilayah Sungai dari SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara. Kerja sama antara pihak penyedia jasa dengan warga selama ini terpantau akur.
"Wewenang perekrutan tenaga kerja tergantung kepada Hutama Karya. Tentu kami berharap agar bisa kerja sama yang baik dengan warga," kata Irianto. []
